Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

FIRMANSYAH, FIRMANSYAH (2014) Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. S1 thesis, Universitas Negeri Makassar.

Full text not available from this repository.

ABSTRAK FIRMANSYAH 2014, Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji pengetahuan hukum berlalu lintas masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dan untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh aparat kepolisian dalam pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan jumlah populasi sebanyak 16.846 orang dan sampelnya mengunakan Random Sampling (sampel acak) jadi jumlahnya disesuaikan dengan keperluan penelitian yakni sebanyak 50 orang. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yakni menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumen Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Pitumpaua Kabupaten Wajo tentang Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih sangat kurang. 2) Faktor pendukung terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo yakni: Adanya keseriusan aparat kepolisian dalam mengawasi para pengendara roda dua, Banyaknya Pos polisi yang tersebar di Kecamatan Pitumpanua, Jumlah anggota Polantas yang cukup banyak, Adanya peran serta Dinas Perhubungan dalam meyediakan Rambu-Rambu lalulintas dan memperbaiki jalan, Adanya koordinasi yang baik antara Polantas dan Dinas Perhubungan dalam mengawasi sarana dan prasana jalan raya. 3) Faktor penghambat terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo yakni: Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, kurangnya koordinasi antara pihak Kecamatan dan Dinas Perhubungan dalam melakukan perbaikan kerusakan jalan, kurangnya koordinasi kerjasama antara pihak Kecamatan dan pihak Kepolisian dalam melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 4)Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polisi lalulintas yakni selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan anak-anak sekolah, juga memeriksa surat-surat dan kelengkapan kendaraan bermotor roda dua yang ada di jalan sekaligus melakukan pemeriksaan secara besar-besaran tiap minggu guna memberikan masyarakat efek jerah bagi tiap pelanggaran yang mereka lakukan.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: FAKULTAS ILMU SOSIAL > Pendidikan Kewarganegaraan PPKn
Divisions: FAKULTAS ILMU SOSIAL
Depositing User: UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited: 20 Feb 2017 05:21
Last Modified: 20 Feb 2017 05:21
URI: http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/2123

Actions (login required)

View Item View Item