Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Takalar

GANI, KAHAR (2018) Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Takalar. S2 thesis, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

Text 5. BAB I KAHAR.docx Download (32kB)

Abstract

ABSTRAK . (Dibimbing oleh sebagai promotor, i kopromotor) Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif, bertujuan mengetahui, mengkaji dan menjelaskan (1) pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD (2) sikap pelaksana dalam melakukan fungsi pengawasan, (3) faktor determinan yang mempengaruhi penerapan fungsi pengawasan DPRD, melalui informan Bupati, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para pejabat SKPD, tim anggaran eksekutif dan legislatif DPRD Kabupaten Takalar dengan wawancara mendalam, observasi lapangan dan telaah dokumentasi. Teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Hasil penelitian disimpulkan: (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD melalui indikator: (a) pengawasan aspek peraturan daerah telah dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ada, (b) pengawasan aspek insidentil kebijakan Bupati Takalar telah dilakukan, masih membutuhkan data pendukung dari SKPD, (c) pengawasan aspek kunjungan lapangan dibandingkan dengan perda APBD, dan (d) pengawasan aspek hasil reses dikaitkan dengan penetapan APBD sudah dilakukan setiap tahun, (2) Sikap pelaksana dalam melakukan fungsi pengawasan oleh anggota DPRD melalui indikator: (a) integritas yang dimiliki dalam melakukan pengawasan masuk kategori sedang pada aspek nilai kejujuran dan solusi dari laporan pertanggungjawaban APBD, (b) adanya komitmen bersama antara pihak dewan dengan pihak SKPD melalui komunikasi yang baik terkait laporan pertanggungjawaban APBD, (c) tanggung jawab yang diemban para anggota dewan dalam memberikan koreksian dan tanggapan yang positif terhadap laporan hasil capaian realisasi anggaran APBD, (d) adanya perilaku transparan dalam mengemukakan hasil telaah dan kunjungan di lapangan tentang penggunaan anggaran APBD, (e) adanya sikap konsistensi para anggota dewan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan APBD sesuai tupoksi, dan (3) Faktor determinan yang dominan dalam pengawasan yang dilakukan pihak anggota dewan terhadap pelaksanaan APBD melalui indikator: (a) motivasi kerja yang diperlihatkan oleh anggota dewan bervariasi, sesuai dengan karakter dan sikap masing-masing anggota dewan terhadap pelaksanaan angagran APBD yang telah dilakukan oleh SKPD, (b) tingkat kompetensi yang dimiliki para anggota dewan dan pejabat yang menangani pengelolaan laporan penggunaan anggaran APBD pada masing-masing SKPD termasuk dalam kategori masih rendah, dan (c) pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran APBD dan pengetahuan dasar yang dimiliki baik oleh anggota dewan maupun pejabat di SKPD, masih perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak, baik DPRD maupun SKPD yang ada di Kabupaten Takalar. Keywork: Pengawasan, sikap DPRD, faktor determinan pelaksanaan APBD

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	PASCASARJANA
Divisions:	PROGRAM PASCASARJANA
Depositing User:	UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited:	28 Aug 2018 05:48
Last Modified:	28 Aug 2018 05:48
URI:	http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/10498

Actions (login required)

View Item