Zulfirman H, Zulfirman H (2018) Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Diploma thesis, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.
|
Text
JURNAL ZULFIRMAN H.pdf Download (197kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kesadaran hukum masyarakat dari aspek: A, Pengetahuan masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), B, Pemahaman masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) C, Sikap masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB (2) Kendala yang dihadapi masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah Aparatur desa, Staf yang membidangi IMB di Kecamatan Baraka, Dinas terkait DPMPTSP serta DperkimTR dan 23 orang masyarakat di Desa Salunan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif partisipatoris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kesadaran hukum dari aspek: A,Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban dalam mengurus Izin Mendirikan Banguan (IMB) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang bahwa sebagian responden kurang mengetahui akan adanya Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, ini dibuktikan dengan jumlah 114 kurang mengetahui dengan adanya Peraturan Daerah tersebut. B,Tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan tujuan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang bahwa sebagian responden tidak memahami akan adanya Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, ini dibuktikan dengan jumlah 147 tidak memahami dengan adanya Peraturan Daerah tersebut. C, Tingkat sikap masyarakat mengenai persyaratan dan prosedural terkait Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, ini dibuktikan dengan jumlah 92 tidak setuju mengenai persyaratan dan prosedural terkait peraturan tersebut. (2). Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengurus IMB adalah persoalan pengetahuan dan pemahaman yang masih kurang, dalam hal ini diperlukan peran aparatur terkait untuk sesegera mungkin melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk pengedukasian kepada masyarakat akan pentingnya IMB dari segi manfaat dan kegunaan dari IMB itu sendiri, sehingga nantinya berdampak baik terhadap sikap dan pola berprilaku hukum didalam masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | FAKULTAS ILMU SOSIAL > Pendidikan Kewarganegaraan PPKn |
| Divisions: | FAKULTAS ILMU SOSIAL |
| Depositing User: | UPT PERPUSTAKAAN UNM |
| Date Deposited: | 17 Jul 2018 06:05 |
| Last Modified: | 17 Jul 2018 06:05 |
| URI: | http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/9652 |
Actions (login required)
 |
View Item |
