Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik; Studi Kasus Penataan Tata Laksana Sistem Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar

SORE,, UDDIN B. (2017) Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik; Studi Kasus Penataan Tata Laksana Sistem Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. S2 thesis, Pascasarjana.

[img] Text
MJSS.docx

Download (232kB)

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis upaya penataan tatalaksana dalam birokrasi pelayanan publik sistem penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atau paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, serta menggambarkan dan menjelaskan aspek-aspek yang mempengaruhi penataan tatalaksana sistem penerbitan SPRI atau paspor dalam implementasi reformasi birokrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam (indepth interview), dokumentasi, serta interaksi informan kunci (Kepala Kantor, Kasi Lantaskim, Kaur Kepegawaian, Kasubsi Perizinan, Pegawai Pencetak Paspor) dengan peneliti, untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang terdalam dari kemajuan gerakan reformasi birokrasi yang dipandu oleh Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-891.GR.01.01 tahun 2008 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penerbitan SPRI atau paspor, pada sistem penerbitan SPRI atau Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang kenyamanan layanan pembuatan paspor, peneliti melakukan wawancara kepada pengguna layanan pembuatan paspor (pemohon pembuatan paspor) dan calo. Untuk medapatkan informasi pembanding, peneliti melakukan sebagai pemohon dan calo pembuatan paspor. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pubik kepada masyarakat pemohon paspor melalui penerbitan UU Keimigrasian, UU Pelayanan Publik, serta Peraturan Dirjen Imigrasi tentang SOP, tetapi hingga saat ini keluhan tentang pelayanan masih sering terdengar. Melihat permasalahan itu, peneliti menggunakan perangkat regulasi Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN/RB) No.12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana dan pemikiran klasik Weberian tentang rasionalitas birokrasi sebagai landasan teoritik. Temuan lain dari penelitian ini mengemukakan bahwa, perangkat regulasi pemerintah tidak cukup memadai untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Melalui studi kasus ini, peneliti juga menemukan bahwa aspek-aspek tentang etika-moral dan perubahan nilai-nilai dalam birokrasi, berpengaruh dan sangat menentukan upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan sebuah tata-kelola yang adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Item Type: Thesis (S2)
Subjects: PASCASARJANA
Divisions: PROGRAM PASCASARJANA
Depositing User: UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited: 09 Apr 2018 07:52
Last Modified: 09 Apr 2018 07:52
URI: http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/7175

Actions (login required)

View Item View Item