Desentralisasi Pelayanan Publik Dasar di Kota Tual

MADUBUN., JUSUF (2017) Desentralisasi Pelayanan Publik Dasar di Kota Tual. S2 thesis, Pascasarjana.

[img] Text
BAB I REVISI UJIAN PROMOSI.docx

Download (39kB)

Abstract

ABSTRAK Secara adminsitratif, tujuan titik berat pemberian otonomi daerah kepada kabupaten/kota adalah untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik Pemerintah kepada masyarakat. Namun demikian, untuk daerah kepulauan, tujuan tersebut belum dapat diwujudkan. Sebagai daerah yang berciri kepulauan, penyelenggaraan pelayanan publik dasar bagi masyarakat pada kecamatan kepulauan di Kota Tual belum berjalan secara optimal. Kondisi ini diakibatkan karena dua hal, (1) faktor kondisi fisik geografis kepulauan yang belum terjangkau dengan transportasi dan komunikasi yang memadai, (2) belum didelegasikannya sebagian kewenangan walikota kepada camat sesuai ketentuan Pasal 226 UU Nomor 23 tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji dan menganalisis pola pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dasar pada kecamatan kepulauan dan daratan di Kota Tual. (2) Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor internal-eksternal yang mendukung pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dasar pada tingkat kecamatan kepulauan di Kota Tual. (3) Mengkaji dan menganalisis kondisi existing pola pendelegasian kewenangan kecamatan dalam optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik dasar pada kecamatan kepulauan di Kota Tual. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa (1) proses pendelegasian sebagian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Tual belum berjalan sesuai ketentuan Pasal 226 UU Nomor 23 Tahun 2014, karena belum dilakukan dalam bentuk Keputusan Walikota. Selama ini praktek yang terjadi adalah pendelegasian berdasarkan instruksi lisan yang bersifat responsif terbatas, parsial dan situasional, melalui pendekatan top down yang berpola keseragaman (homogen). (2) Realitas tersebut diakibatkan karena adanya faktor internal dan eksternal. a) Faktor internal terdiri atas pertimbangan politik dan administratif. Dari aspek politik, proses pendelegasian sangat tergantung kepada political will Walikota. Keengganan walikota untuk menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Camat, disebabkan karena alasan mempertahankan pengaruh dan citra di masyarakat dalam kerangka mengantisipasi proses PILKADA berikutnya sebagai seorang petahana. Aspek ini juga diperkuat oleh keengganan SKPD teknis terkait untuk menyerahkan sebagian fungsinya kepada Kecamatan. Sedangkan dari sisi administratif, baik aspek keuangan, SDM, fasilitas, serta kapasitas organisasi dan manajemen Kecamatan belum memadai untuk menerima delegasi kewenangan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik dasar. (b) Faktor eksternal melingkupi aspek SDA yang belum terkelola secara efektif bagi PAD, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang belum kondusif, dan kondisi fisik geografis kepulauan itu sendiri yang belum terjangkau oleh transportasi dan komunikasi yang memadai. Terakhir, (3) Camat belum memiliki kewenangan yang cukup dalam mengelola financial, SDM, dan fasilitas pelayanan, sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya pelayanan publik dasar di kecamatan kepulauan.

Item Type: Thesis (S2)
Subjects: PASCASARJANA
Divisions: PROGRAM PASCASARJANA
Depositing User: UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited: 06 Apr 2018 07:59
Last Modified: 06 Apr 2018 07:59
URI: http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/7043

Actions (login required)

View Item View Item