Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat Dan Cerdas PNPM-MP-GSC di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Farida, Umi (2016) Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat Dan Cerdas PNPM-MP-GSC di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. S3 thesis, Pascasarjana.

[img] Text
BAB I(1).doc

Download (166kB)

ABSTRAK Latar belakang penelitian: Diawali dengan pengayaan berbagai fenomena kontemporer permasalahan kemiskinan selalu menarik untuk dikaji, mengingat upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai jenis program pemberdayaan masyarakat masih terdapat banyak kekurangan baik dalam proses maupun dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya memproblematisasi fenomena gap realitas, gap normatif dan gap teoritis proses dan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan Generasi Sehat Dan Cerdas (PNPM-MP-GSC) yang difokuskan pada bidang pelayanan kesehatan ibu anak dan pelayanan pendidikan dasar dan menengah atau sederajat bagi masyarakat kateogri rumah tangga miskin dan sangat miskin. Tujuan penelitian: 1) Mengidentifikasi, menginterpretasi, mendeskripsikan dan menganalisi proses dan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat Dan Cerdas (PNPM-MP-GSC) di Kabupaten Mamuju; 2) Mengidentifikasi, menginterpretasi, mendeskripsikan dan menganalisi faktor-faktor penghambat dan pendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat Dan Cerdas (PNPM-MP-GSC) di Kabupaten Mamuju. Metode Penelitian: Menggunakan jenis penelitian kualitatif (post paradigm) dilaksanakan secara alamiah (Naturalistic inquiry) selama 6 (enam) bulan dengan instrumen penelitian adalah manusia, peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Hubermen dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Proses implementasi kebijakan PNPM-MP-GSC telah memiliki legal standing dan mekanisme atau prosedur pelaksanaan yang jelas; Ada sosialisasi program dan kegiatan yg ditandai dengan penyampaian program dan ruang lingkup kegiatan PNPM-MP-GSC. 2. Implementasi kebijakan PNPM-MP-GCS, menunjukkan bahwa pemerintah telah menanamkan prinsip/nilai-nilai pemberdayaan dalam program PNPM-MP-GSC., meliputi: a) Aspek informasi mudah di akses secara terbuka melalui media cetak dan eletronik, SKPD dan SATKER; b) Aspek inklusi dan partisipasi ditandai dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dan secara inklusi masyarakat secara keseluruhan dapat berpartisipasi secara tidak langsung; c) Aspek akuntabilitas, adanya mekanisme pertanggungjawaban baik masyarakat penerima bantuan maupun pelaksana program, ada monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan PNPM-MP-GSC.; d) Aspek kapasitas organisasi lokal, dilakukan melalui kegiatan pembangunan Posyandu dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang implemetasi PNPM-MP-GSC, adanya pelatihan dan penyuluhan kader desa, penguatan kader PKK dan Komite Sekolah dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan, 3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan PNPM-MP-GSC: 1) Faktor pendukung: (1) adanya pendampingan kelompok masyarakat penerima dana bantuan PNPM-MP-GSC; (2) danya proses atau mekanisme seleksi PNPM-MP-GSC) dan dilakukan secara obyektif; (3) besarnya animo kelompok masya rakat untuk memanfaatkan bantuan PNPM-MP-GSC; (4) adanya partisipasi aktif masyarakat 2) Faktor penghambat: (1) pola pikir (minset) masyarakat yang tidak peduli terhadap kesehatan ibu dan anak serta pendidikan anak; ketidakmampuan keuangan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta pendidikan anak; (2) aspek cakupan pelayanan; biaya kesehatan dan pendidikan yang cukup tinggi serta akses waktu pelayanan yang kurang memperhatikan aktivitas masyarakat. Rekomendasi: 1) menjaga kontinuitas program, harmonisasi informasi program, dan mencegah terjadinya disorientasi program, melakukan penambahan pendamping (fasilitator) khususnya di tingkat desa; 2) proses seleksi anggota masyarakat penerima dana bantuan PNPM-MP-GSC, hendaknya mempertim-bangkan masyarakat yang telah mendapatkan bantuan pemberdayaan dengan jenis program yang lain, sehingga terjadi pemerataan; 3) mereduksi budaya ketergan-tungan bantuan PNPM_MP-GSC; 4) perlu tindakan harmonisasi antar bantuan program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah.

Item Type: Thesis (S3)
Subjects: PASCASARJANA
Divisions: PROGRAM PASCASARJANA
Depositing User: UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited: 29 Mar 2018 01:37
Last Modified: 29 Mar 2018 01:37
URI: http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/6283

Actions (login required)

View Item View Item