Distorsi Peran Polisi dan Menguatnya Organisasi Pamswakarsa (Studi Kasus Pada Organisasi Pamswakarsa Jejak Kumpul di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat)

LATIF, ABDUL (2013) Distorsi Peran Polisi dan Menguatnya Organisasi Pamswakarsa (Studi Kasus Pada Organisasi Pamswakarsa Jejak Kumpul di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat). S1 thesis, Pascasarjana.

Text BAB I.docx Download (20kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini, bersifat menganalisis rumusan dan mendeskripsikan (1). Bagaimana pola interaksi masyarakat dengan Pamswakarsa di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (2). Bagaiman persepsi masyarakat terhadap aparat kepolisian di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (3). Bagaimana peran Kepolisian di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dalam menciptakan rasa aman masyarakat Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk mendapatkan pemahaman yang subtantif tentang menurunnya peran kepolisian dan menguatnya Organisasi Pamswakarsa, maka penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, untuk memberikan makna terhadap data dan informasi dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Interaksi masyarakat dan organisasi Pamswakarsa dalam bentuk interaksi sosial asosiatif dan pola interaksi disosiatif diantranya; (a). Kerjasama (b). Akomodasi (c). Asimilasi (d). Pertentangan. (2). Ada beberapa sebab masyarakat tidak percaya pada pihak kepolisian ciri-ciri indikatornya yaitu : (a) masyarakat kaku terhadap pihak kepolisian. (b) polisi tidak berusaha mendekati masyarakat. (c) masyarakat main hakim sendiri. (d) tidak adanya interaksi yang memadai. (e) formalitas polisi. (f) mis interaksi polisi dan masyarakat serta Pamswakarsa. (3) Pihak kepolisian menerapkan hal baru untuk lebih memahami keinginan masyarakat, yaitu : (a) menempatkan aparat kepolisian di setiap desa satu polisi. (b) pihak kepolisian terasparan dalam menyelesaikan kasus. (c) aparat kepolisian tidak mebedakan tinggi dan rendahnya status sosial masyarakat dalam menyelsaikan kasus-kasus. (d) aparat polisi bersifat humanis. (e) aparat kepolisian bertindak cepat dan tegas dalam menyelesaikan kasus.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	PASCASARJANA > PENDIDIKAN ILMU SOSIAL - (S2)
Divisions:	PROGRAM PASCASARJANA
Depositing User:	UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited:	12 Mar 2018 06:09
Last Modified:	12 Mar 2018 06:09
URI:	http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/5585

Actions (login required)

View Item