Akuntabilitas Politik dalam Pembuatan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado

TUMBEL, GOINPEACE HANDERSON (2016) Akuntabilitas Politik dalam Pembuatan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. S2 thesis, Universitas Negeri Makassar.

[img] Text
BAB I PENDAHULUAN.docx

Download (24kB)
[img] Text
BAB V HASIL PENELITIAN.docx

Download (1MB)

ABSTRAK Tujuan penelitan ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan proses akuntabilitas politik dalam pembuatan peraturan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado; (2) mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan factor determinan dalam pembuatan peraturan daerah; menganalisis dan menginterpretasikan alternatif model Akuntabilitas politik dalam DPRD Kota Manado. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pelaksanaan proses akuntabilitas politik dalam pembuatan Perda telah dilaksanakan oleh DPRD Kota Manado dengan melahirkan 2 (dua) Perda inisiatif, yaitu Perda tentang Tata Cara Pembentukan Perda, dan Perda Tata Letak Penempatan Reklame. Hanya saja proses pembuatan Perda inisiatif belum semuanya konsisten mengikuti, memperhatikan tata cara pembentukan Perda (legitimacy decision maker), kualitas moral yang memadai (moral conduct), kepekaan terhadap kondisi aspirasi publik (response veness), keterbukaan kepada publik (openness), sumber daya yang dimiliki harus diberdayakan (optimal resources utilization), peningkatan efisiensi dan efektivitas yang belum maksimal (improving efficiency and effectiveness), (2) kemudian factor determinan dalam pembuatan Perda yaitu partisipasi masyarakat, dan legitimasi atau pengakuan atas kewenangan DPRD dalam pembentukan Perda kurang dimaksimalkan sehingga cenderung memunculkan ketidak percayaan dari masyarakat dalam pembuatan Perda inisiatif oleh DPRD. (3) Model Recommend akuntabilitas politik dalam pembuatan peraturan daerah oleh DPRD adalah model “PEACE”, yaitu dengan mewujudkan unsur participating, elaborating conduct, act to reform innovation, control public, dan effectiveness to product. Sebagai problem solving untuk terwujudnya Akuntabilitas politik dalam pembuatan Perda, maka pembuatan tersebut harus mengikuti prosedur tata cara pembentukan Perda secara konsisten, berorientasi pada nilai yang tumbuh dari aspirasi publik, menjamin adanya kerbukaan dengan publik, adanya pemberdayaan sumber daya yang dimiliki dan kemauan besama untuk meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan ekektivitas kerja. Dan melakukan pelembagaan terhadap paritisipasi public dalam pembuatan Perda. Kata kunci: Good governance, Akuntabilitas politik, partisipasipublik, legitimasi ABSTRACT GOINPEACE HANDERSON TUMBEL. 2016 Politic Accountability in Creating Local Regulation in Regional House of Representative in Manado City (Promoter H. Rakhmat, Co-Ppromoter, H. Hamsu Abdul Gani) The objectives of the research are: (1) to describe, analysis, and interpret politics accountability process in creating local regulation in Regional House of Representative in Manado City, (2) to describe, analysze, and explain the determinant factors in ceating local regulation, (3) to analyze and interpret the alternative model of politics accontability in Regional House of Representative in Manado City. The Research in qualitative with a case study approach. Data were colleted though obsevation, in depsth interview, and documentation study technique. Data analysis technique employed interview model analysis from Miles and Humberman. The resuth of the research reveal that: (1) the implementation of politics accontatbility in creating Lokal Regulation had been implemented by Regional House of Representative in Manado City by creating 2 (two) initiative Local Regulatin, namely Local Regulation on The Procedures of creating Local Regulation and Local Regulation on the Procedures of Placing Advertisement. However, the process of creating initiative Local Regulation, not all consistently followed, noticed about the procedures of creating Lokal Regulation (ligitimacy decision maker) adequate moral quality (moral conduct) sensitivity toward public aspiration condition (respone veness) public openness, the resources must be uilized (optimal resources utilization), improvement of efficiency and effectiveness wich was yet maximal (improving effecincy and effectiveness), (2) the determinant factors in creating Local Regulation namely people’s participation, and legitimacy or recognity of Regional House of Representative in in creating Local Regulation was less maximized, thus, it tends to couse distruct from the people in creating initiative Local Regulaton by Regional Houseof Representative, (3) pilotics accontability recommends model in creating Local Regulation by Regional of epresentative is “PEACE” model, by realizing the elements of perticipating, elaborating, conduct act to refom innovation, control public, and effectiveness to prduct. As problem solving in realizing Politics Accontability in reacting Local Regulation must follow the procedure of creating Local Regulation consistently, consistently, oriented to value which come from aspiration, guaranteed public openness, the empowerment of human resources and willingness to improve work professionalism, effeciency, and effectiveness as well as conduct institutionalization toward public participation in creaning Local Regulation. Keyword: Good governance, Politics accountability, public participation, ligitimacy

Item Type: Thesis (S2)
Subjects: PASCASARJANA > ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - (S2)
Divisions: PROGRAM PASCASARJANA
Depositing User: UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited: 30 Oct 2017 06:42
Last Modified: 13 Mar 2018 02:20
URI: http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/3469

Actions (login required)

View Item View Item