Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Gorontalo

JUNUS, DIKSON (2016) Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Gorontalo. S2 thesis, Universitas Negeri Makassar.

	Text BAB I.doc Download (112kB)
	Text BAB VI.doc Download (52kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis, mengidentifikasi dan mendeskripsikan: (1) pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, (2) penguatan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, (3) pengembangan kapasitas melalui reformasi kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, (4) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Metode Penelitian: Menggunakan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumen. teknik analisis data model interaktif Miles, Hubermen dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, telah disikapi dengan, (1) pengadaan kegiatan training (pendidkan dan pelatihan) namun masih minim, (2) sistem upah (salaries) dilakukan secara normatif tetapi belum sepenuhnya mengacu pada merit system, (3) kondisi kerja menunjukkan mekanisme yang sesuai SOP namun aspek koordnasi antar SKPD belum maksimal, (4) rekrutmen secara normatif untuk CPNS dan pejabat telah dilakukan sesuai SOP tetapi masih dipengaruhi kepentingan politik penguasa. Penguatan organisasi, yang meliputi, (1) pemberian insentif telah berjalan dengan berbasis kinerja, (2) pemanfaatan personil belum mengacu pd asas the right man on the right pleace, (3) leadership lebih bersifat motivasi dalam menigkatkan kinerja individu dan organisasi, (4) kultur organisasi mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah baku, (5) komunikasi telah berjalan baik namun perlu peningkatan pemahaman pesan untuk menghindari mis komunikasi antar SKPD, (6) struktur organisasi telah dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi namun masih dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah pusat hingga diskresi kebijakan pada level daerah berjalan kurang maksimal. Sementara terkait reformasi kelembagaan terkait, (1) aturan main rezim ekonomi dan politik dipengaruhi oleh kekuatan rezim penguasa, (2) perubahan kebijakan dan hukum serta reformasi konstitusional, telah dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah, perlu mempertimbangkan faktor pendukung berkenaan: (1) komitmen bersama, (2) kepemimpinan, (3) reformasi aturan (regulasi), sementara faktor penghambat yang perlu diperhatikan adalah meliputi, (1) inkonsistensi aturan (regulasi, () anggaran (budget). Rekomendasi: (1) mempertahankan dan meningkatkan faktor-faktor pendukung, (2) mereduksi faktor-faktor penghambat seperti inkonsistensi dan masalah anggaran (budget) harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Kata Kunci: Pengembangan kapasitas, Sumber Daya Manusia, Penguatan Organisasi, Reformasi Kelembagaan, Good Governance.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	PASCASARJANA
Divisions:	PROGRAM PASCASARJANA
Depositing User:	UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited:	18 Oct 2017 06:03
Last Modified:	18 Oct 2017 06:03
URI:	http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/3230

Actions (login required)

View Item