Kemitraan Pengelolaan Keberlanjutan Fungsi Aset Publik Kota Makassar

Imran, Ismail (2014) Kemitraan Pengelolaan Keberlanjutan Fungsi Aset Publik Kota Makassar. S1 thesis, universitas negeri makassar.

[img] Text
IMRAN ISMAIL.docx

Download (14kB)

ABSTRAK IMRAN ISMAIL. Kemitraan Pengelolaan Keberlanjutan Fungsi Aset Publik Kota Makassar (dibimbing oleh Haedar Akib, Andi Ikhsan dan Rifdan). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena kesenjangan peran antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan aset publik. Meskipun pemerintah mempunyai fungsi dan tanggung jawab dalam penyediaan fungsi aset publik, namun ternyata pemerintah memiliki kapasitas sumber daya, terutama dana yang cenderung semakin terbatas untuk memproduksi keluaran aset-aset publik yang tentunya semakin tinggi. Sebagai konsekuensinya, pihak pemerintah perlu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di luarnya dengan cara melakukan langkah terobosan dalam penggalangan kerjasama atau pengembangan kemitraan dengan pihak swasta, masyarakat dan Pers. Pada dasarnya penelitian ini secara substantif mengkaji pentingnya peran aktor kemitraan (Pemerintah, swasta, masyarakat dan Pers) dalam pengelolaan keberlanjutan fungsi aset publik, khususnya pemanfaatan aset publik lapangan Karebosi yang belum maksimal.Berdasarkan permasalahan dan pertimbangan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan; peran aktor kemitraan, tipe kemitraan, penerapan 5 (lima) komponen strategi dan menemukan prototype model kemitraan pengelolaan dalam keberlanjutan fungsi aset publik lapangan Karebosi di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan focus discussion group. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Peran aktor kemitraan (Pemerintah, swasta, masyarakat dan Pers) yang ada pada saat ini masih cenderung pada kepentingan ekonomi (private goods), yaitu untuk pelayanan publik dan pendapatan serta kesempatan kerja. Peran pemerintah sebagai policy broker, swasta berperan sebagai pemasok kebijakan, sedang pers sebagai penuntun kebijakan dan masyarakat sebagai penumpang kebijakan, (2) Pola hubungan kemitraan umumnya masih bersifat konsultatif dan belum bersifat kolaboratif. Hal itu disebabkan oleh penerapan strategi bootstrap (strategi berlindung), sungguhpun demikian hasil yang dicapai adalah spektakuler, (3) Penerapan 5 (lima) komponen strategi dalam kemitraan masih perlu mendapat perhatian terutama yang menyangkut strategi inti yang menempatkan pemerintah sebagai pengarah dan strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi kontrol dan strategi budaya sebagai pelaksana kemitraan, (4) Model kemitraan pengelolaan fungsi aset publik perlu dibangun kerjasama yang tidak bersifat mutual kontraktual, akan tetapi harus bersifat kolaboratif antara pemerintah, swasta, masyarakat dan Pers sebagai partnership sesuai dengan kebutuhan bersama, setara dan seimbang. Kata Kunci: Kemitraan Pengelolaan, Fungsi Aset Publik

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: FAKULTAS ILMU SOSIAL > Ilmu Administrasi Negara
Depositing User: UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited: 25 Apr 2016 06:42
Last Modified: 02 Nov 2016 06:46
URI: http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/30

Actions (login required)

View Item View Item