Kemitraan Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karang Anyar Kota Makassar)

FATMAWATI, FATMAWATI (2014) Kemitraan Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karang Anyar Kota Makassar). S1 thesis, universitas negeri makassar.

[img] Text
FATMAWATI. 2014.docx

Download (17kB)

ABSTRAK FATMAWATI. Kemitraan Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karang Anyar Kota Makassar) dibimbing oleh Promotor Amir Imbaruddin, serta Kopromotor Haedar Akib, dan Muh. Isa Syamsu. Kemitraan dalam pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan pelayanan persampahan perlu dilakukan karena pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri melainkan membutuhkan kerjasama dengan pihak lain yaitu dengan institusi pemerintah, institusi swasta, dan institusi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran stakeholders (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam pengelolaan sampah, penerapan prinsip-prinsip kemitraan antara stakeholder, dan pola hubungan antara stakeholder yang terjalin dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Karang Anyar Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan melakukan reduksi data, penyajian, interpretasi data dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Stakeholder dalam pengelolaan sampah yaitu: Pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, koordinator dan sekaligus sebagai implementor kebijakan; swasta berfungsi sebagai penyandang dana, pendamping, pembimbing, dan penghubung; serta masyarakat berperan dalam menerapkan 4 R yaitu Reuse (menggunakan kembali) Reduce (mengurangi pemakaian) Recycle (mendaur ulang), dan Replant (menanam kembali/menghijaukan), (2). Penerapan prinsip-prinsip kemitraan yaitu komitmen, kesepakatan, koordinasi, keterlibatan, dan saling ketergantungan telah dilaksanakan oleh stakeholders. Kesepakatan kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam bentuk tertulis, kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat dan antara swasta dan masyarakat dalam bentuk implicit contract. Adapun prinsip koordinasi mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena adanya kewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi sehingga kalaupun dilaksanakan koordinasi lebih bersifat informal dan hanya dilakukan pada level pelaksanaan kegiatan sehingga program yang dilaksanakan tidak sinergis; dan (3) Pola hubungan public-private-people partnership telah terjalin antara stakeholders melalui community based provision partnership, dimana pola hubungan antara pemerintah dengan swasta (G to B) bersifat informative; pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (G to C) bersifat consultative; pola hubungan antara swasta dan masyarakat (B to C) bersifat advocative. Pelaksanaan peran belum sinergis walaupun para stakeholders menyadari bahwa posisi mereka adalah mitra dan saling membutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan di Kelurahan Karang Anyar.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: FAKULTAS ILMU SOSIAL > Pendidikan Antropologi
Depositing User: UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited: 25 Apr 2016 06:31
Last Modified: 02 Nov 2016 06:41
URI: http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/29

Actions (login required)

View Item View Item