Author: KS PRIMA P
Last saved by: ota

BAB I
PENDAHULUAN
A. 	Latar Belakang
Sejak bergulirnya era reformasi, pendidikan seperti halnya sektor lain memiliki kesempatan untuk berkembang. Sejalan dengan semangat desentralisasi, pengelolaan pendidikan mulai diserahkan pada  pemerintah daerah. Berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk mendukungnya. Salah satu kebijakan pendidikan yang muncul adalah konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) yang merupakan salah satu alternatif dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. 
Dengan sistem MBS pendidikan dapat dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dimana proses pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang paling dekat dengan proses pendidikan guna menegembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik di sekolah.
Selanjutnya HAR Tilaar mengungkapkan bahwa inti dari MBS adalah partisipasi masyarakat sebagai pendukung dan sekaligus pengontrol kegiatan pendidikan di dalam masyarakat. (Irawan, 2004: ix)
Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bahwa:
Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi, penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.

1

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Konsep komite sekolah secara resmi digulirkan pada tanggal 2 April 2002. Kemudian secara formal keberadaan komite sekolah bersama dewan pendidikan dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002.
Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. (http://re-searchengines.com/trimo80708.html).
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa: 
Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komite sekolah merupakan bagian dari komponen pendidikan yang turut serta memikul tanggung jawab pendidikan dan pengaruhnya dalam memberi arah terhadap pendidikan anak sangatlah besar. Para pemimpin masyarakat atau penguasa, memiliki tanggungjawab dalam hal ini memberikan konstribusi terhadap peningkatan dan pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan khususnya pada lembaga pendidikan.
Komite sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan, karena pengaruhnya sangat besar terhadap sekolah, melalui sekolah yang berfungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan pribadi anak, keluarga dan masyarakat.
Menurut Ahmadi dan Uhbiyati (1991: 162) bahwa:
Melalui lembaga pendidikan para pendidik bersama masyarakat mendidik siswanya untuk menjadi ahli dan berwawasan, golongan atau partai mendidik kader-kadernya untuk meneruskan atau memperjuangkan cita-cita, dengan sekolah mendidik putra-putrinya menjadi pelanjut perjuangan.

Masyarakat menjamin kelangsungan hidupnya melalui pendidikan. Agar dapat melanjutkan eksistensinya, maka nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk kelakuan lainnya harus diteruskan kepada setiap anggota masyarakat, khususnya kepada para generasi muda.
Bagi masyarakat maju, kebiasaan dan pola kelakuan pokok dalam kebudayaan dipelajari melalui proses pendidikan atau sosialisasi informal. Bahasa, kebiasaan makan dan kepribadian fundamental sebahagian dipelajari secara formal melalui lembaga pendidikan yang disebut sekolah.
Upaya dan peran komite sekolah perlu dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun perlu diingat bahwa dalam perannya, komite sekolah diharapkan dapat membantu mengawasi serta mengontrol keadaan sekolah sebagai salah satu bentuk wujud kepedulian bagi perkembangan sekolah dan masyarakat sekitar. 
Komite sekolah memahami bahwa sekolah bertanggung jawab kepada tiap anak didik untuk mendapatkan pengajaran secara baik dan benar. Olehnya itu upaya untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif sangat diperlukan hingga memungkinkan sekolah dapat berfungsi dengan baik serta komite sekolah dapat berperan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sekolah yang akan berdampak pada pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat. Salah satu dari peran komite sekolah yakni sebagai pengontrol atau pengawas dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Proses kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh anggota komite sekolah berorientasi pada pengembangan dan peningkatan kualitas sekolah.
Dalam proses keberlangsungan pendidikan di sekolah selalu melibatkan unsur controlling. Namun keberadaan unsur ini tidak senantiasa memberikan fungsi yang bersifat komprehensif bagi sekolah terutama menyangkut perbaikan dan pengembangannya. Hal ini disebabkan kurang optimalnya proses pengawasan atau controlling oleh pihak-pihak terkait, termasuk komite sekolah secara berkesinambungan, efektif dan efisien.      
Untuk itu dalam proses pendidikan di sekolah diharapkan dapat memberikan ruang kepada komite sekolah dalam menjalankan perannya sebagai badan pengontrol, yakni melakukan upaya pengawasan guna merumuskan atau merekomendasikan hal-hal yang dianggap penting demi tercapainya tujuan pendidikan. Namun kenyataan di lapangan tidak demikian, sesuai dengan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 Juni 2011 di SMA Negeri 1 Masamba, menunjukkan bahwa pihak sekolah membatasi wewenang komite sekolah untuk berperan aktif dalam mengontrol proses perencanaan, pelaksanaan program sekolah, maupun yang berkaitan dengan output pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, pihak sekolah kurang memberikan ruang kepada komite sekolah dalam proses pemantauan tersebut karena dianggap dapat mengintervensi kebijakan di sekolah.  
Hasil observasi awal juga menunjukkan bahwa kinerja komite sekolah belum berjalan secara optimal, dalam hal ini secara langsung mengontrol setiap kegiatan yang berlangsung di sekolah. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi komite sekolah itu sendiri serta sikap apatis (masa bodoh) sebagian pihak terhadap keberadaan komite sekolah.
Komite sekolah dibentuk sebenarnya bersifat mandiri, independen, namun dalam pelaksanaannya belum menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Komite sekolah seolah-olah hanya berfungsi sebagai pembenar kebijakan yang dibuat sekolah maupun birokrat pendidikan. Dalam posisi ini komite sekolah hanya dijadikan sebagai alat legitimasi terhadap kebijakan sekolah. Sehingga peran yang diemban khususnya sebagai badan pengontrol tidak berjalan secara efektif dalam proses penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 
Untuk itu, peran dan fungsi komite sekolah perlu didorong guna optimalisasai kinerja komite sekolah sebagai bagian yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan di satuan pendidikan. 
Uraian di atas merupakan target yang harus dicapai oleh setiap sekolah sebagai lembaga pendidikan pada umumnya, SMA Negeri 1 Masamba dan komite sekolah dalam peranannya terhadap sekolah tersebut pada khususnya.
Penulis akan mengemukakan kinerja komite sekolah sebagai pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan, selaku bagian dari komponen dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba Kabupaten Luwu Utara yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah tersebut.
B. 	Fokus Penelitian
		Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah kinerja Komite Sekolah sebagai pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba Kabupaten Luwu Utara ?”
C. 	Tujuan Penelitian
		Sehubungan dengan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komite Sekolah sebagai pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba Kabupaten Luwu Utara.
D. 	Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Manfaat Teoritis
a.	Menambah wawasan bagi peneliti, khususnya dalam bidang pendidikan.
b.	Bagi akademisi atau lembaga, menjadi bahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang pendidikan.
c.	Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap pengembangan SMA Negeri 1 Masamba Kabupaten Luwu Utara.
2.	Manfaat Praktis
a.	Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang relevan.
b.	Bagi komite sekolah, dapat menjadi masukan yang sangat berarti agar senantiasa memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba Kabupaten Luwu Utara.
c.	Bagi pihak sekolah, sebagai bahan informasi agar senantiasa menciptakan hubungan yang baik dengan komite sekolah.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR
A.  TINJAUAN PUSTAKA     
1.	Komite Sekolah
Sekolah yang berada di tengah-tengah masyarakat hendaknya tetap berakar pada masyarakat setempat, memperhatikan ide-ide masyarakat, melaksanakan aspirasi mereka dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat dan memanfaatkan fasilitas setempat untuk belajar. Guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, dibentuklah komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.
Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah menyatakan bahwa:
Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam manajemen sekolah untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.
 
Selain itu dalam Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Depdiknas, 2005: 2) menyatakan bahwa:
Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

8

Hal senada diungkapkan oleh Enkonswara dan Komariah (2010: 297) bahwasanya:
Dewan sekolah atau komite sekolah adalah lembaga/badan khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Selanjutnya menurut Irawan (2004: 42) bahwa komite sekolah merupakan institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam peyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
Dengan demikian komite sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi seluruh aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
Komite sekolah dibentuk oleh para stakeholder pendidikan yang bertanggungjawab terhadap peningkatan proses dan kualitas pendidikan melalui musyawarah yang demokratis. Stakeholder disini dapat dari unsur orang tua siswa, wakil siswa, wakil para guru, kepala sekolah, wakil dari tokoh masyarakat setempat (ulama, budayawan, pemuka adat, dan/atau pemerhati pendidikan), wakil masyarakat terinstitusi (lurah, camat, dan pejabat lainnya di wilayah sekolah), dan utusan pejabat pendidikan (dinas pendidikan).
Aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam suatu wadah yang disebut komite sekolah dalam usaha peningkatan mutu pendidikan ini dapat berbentuk pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

2.	Maksud dan Tujuan Pembentukan Komite Sekolah
Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.
Menurut Satori (Sagala, 2007: 245) bahwa:
Tugas komite sekolah adalah membantu menetapkan visi, misi dan standar pelayanan, menjaga jaminan mutu sekolah, memelihara, mengembangkan potensi, menggali sumber dana, mengevaluasi, merenovasi mengidentifikasi, dan mengelola kontribusi masyarakat terhadap sekolah.

Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan filosifis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagi kewenangan (power sharing and advocacy model), dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
Selain dimaksudkan agar muncul suatu organisasi masyarakat sekolah yang memiliki komitmen dan loyal serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah, secara tegas pemerintah menetapkan beberapa tujuan dibentuknya komite sekolah (Irawan, 2004: 42-43) adalah sebagai berikut: 
1.	Mewadahi dan meyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2.	Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3.	Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam peyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
Sedangkan menurut Enkonswara dan Komariah (2010: 298) bahwa tujuan komite sekolah diarahkan pada hal-hal seperti berikut:
1.	Mewadahi dan meningkatkan peran serta para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan sekolah, dan pertanggungjawaban mutu pendidikan sekolah secara demokratis dan transparan.
2.	Mewadahi dan meningkatkan peran serta para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi sekolah, dan membantu pemerintah memonitoring pengelolaan pendidikan di sekolah.
3.	Memfasilitasi upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme kepala sekolah, guru, dan staf lain yang terlibat dalam proses pendidikan anak sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah.
4.	Menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sekolah dalam upaya meningkatkan proses belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung belajar yang baik, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah yang baik, dan peningkatan kualitas staf yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
5.	Mengembangkan dan menetapkan program kurikulum efektif yang sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat, kebutuhan dan tuntutan global, serta berbagai inovasi yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.
6.	Memfasilitasi dan mengontrol penerapan sistem manajemen sekolah yang transparan dan demokratis dalam pendayagunaan berbagai sumber daya yang tersedia sesuai dengan prioritas kebutuhan pelaksanaan program sekolah dalam mencapai tujuan yang di tetapkan.
      
Dari tujuan pembentukan komite sekolah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komite sekolah merupakan suatu organisasi atau wadah yang dibentuk sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pendidikan di sekolah yang berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki masyarakat setempat. Selain itu juga pembentukan komite sekolah menuntut tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan serta menumbuhkan transparansi, akuntabel, dan demokratisasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Dengan adanya komite sekolah maka masyarakat diajak  untuk ikut menaruh perhatian terhadap aspek akademik kehidupan sekolah, yaitu yang berkaitan dengan aspek pembelajaran yaitu kurikulum, teknologi pembelajaran, dan layanan belajar tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan aspek finansial.
3.	Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah
a)	Kedudukan
Dalam Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Depdiknas, 2005: 21) dijelaskan bahwa komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah. Satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan, mempunyai penyebaran lokasi yang amat beragam. Ada sekolah tunggal dan ada sekolah yang berada dalam satu kompleks. Ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu maka komite sekolah dapat dibentuk dengan alternatif sebagai berikut:
Pertama, komite sekolah yang dibentuk di satu satuan pendidikan. Satuan pendidikan sekolah yang siswanya dalam jumlah yang banyak atau sekolah khusus seperti sekolah luar biasa termasuk dalam kategori yang dapat membentuk komite sekolah sendiri.
Kedua, komite sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan sekolah yang sejenis sebagai misal beberapa SD yang terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan dapat membentuk satu komite sekolah.
Ketiga, komite sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan dan terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan. Sebagai misal ada satu kompleks pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan TK, SD, SLB, dan SMU, dan bahkan SMK dapat membentuk satu komite sekolah.
Keempat, komite sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan milik atu dalam pembinaan satu yayasan penyelenggaraan pendidikan misalnya sekolah-sekolah di bawah pendidikan Muhammadiyah, Al Azhar, Al Izhar, Sekolah Katholik, Sekolah
Kristen, dsb.
b)	Sifat 
Pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab bersama semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak sekolah itu sendiri termasuk masyarakat.
Dalam Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Depdiknas, 2005: 22) dijelaskan bahwasanya:
Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS).

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 bahwa kedudukan dan sifat komite sekolah sebagai berikut:
1.	Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
2.	Komite sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya. 
3.	Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan lembaga yang berkedudukan pada tingkat satuan pendidikan yang bersifat mandiri atau independen serta tidak mempunyai hubungan yang sifatnya hierarkis dengan lembaga pemerintah ataupun lembaga lainnya.
4.	Keanggotaan Komite Sekolah
Keanggotaan komite sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota komite sekolah dapat berasal dari komponen-komponen sebagi berikut:
a.	Unsur masyarakat dapat berasal dari: 
1)	Orang tua/wali peserta didik
2)	Tokoh masyarakat
3)	Tokoh pendidikan
4)	Dunia usaha/industri
5)	Organisasi profesi untuk pendidikan
6)	Wakil alumni
7)	Wakil peserta didik
b.	Unsur dewan guru, lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa (BPD) dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah (maksimal 3 orang). (Kepmendiknas Nomor 044/U/2002).
Sedangkan dalam Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Depdiknas, 2005: 26) disebutkan bahwa anggota komite sekolah dapat berasal dari komponen-komponen masyarakat sebagai berikut :
1.	Perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis.
2.	Tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW/RK, kepala desa, ulama, budayawan, pemuka adat.
3.	Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figure dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan.
4.	Pejabat pemerintahan setempat seperti kepala desa atau lurah, kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin dan instansi lainnya.
5.	Dunia usaha atau industri seperti pengusaha industri, jasa asosiasi dan lain-lain.
6.	Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
7.	Organisasi profesi tenanga pendidikan seperti PGRI, ISPI, dan lain-lain.
8.	Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP, SMU, SMK, yang dipilh secara demokratis berdasarkan jenjang kelas.
9.	Perwakilan forum alumni SD/SMP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri.

Dengan demikian keanggotaan komite sekolah dapat berasal dari unsur masyarakat, dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggaraan pendidikan atau juga dapat diambil dari unsur birokrasi atau legislatif.
5.	Kepengurusan Komite Sekolah
Pengurus komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite sekolah dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi komite sekolah dan bukan pegawai sekolah berdasarkan kesepakan rapat komite sekolah.
Pengurus komite sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a.	Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite sekolah.
b.	Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota komite sekolah.
c.	Jika diperlukan pengurus komite sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai ahli konsultan sesuai dengan bidang keahliannya. (Depdiknas, 2005: 7).

Mekanisme kerja pengurus komite sekolah dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
a.	Pengurus komite sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
b.	Pengurus komite sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
c.	Apabila pengurus komite sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.
d.	Pembiayaan pengurus komite sekolah diambil dari anggaran komite sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah. (Depdiknas, 2005: 7). 

6.	Pembentukan Komite Sekolah
a)	Prinsip Pembentukan
Pembentukan komite sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 harus dilakukan secara:
1)	Transparan adalah bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan dan penyampaian hasil pengumuman.
2)	Akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan.
3)	Demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara. 

b)	Mekanisme Pembentukan
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 bahwa pembentukan komite sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan atau oleh masyarakat. Panitia persiapan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.
Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan komite sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1)	Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3 majelis sekolah, dan komite sekolah yang sudah ada) tentang komite sekolah menurut keputusan ini.
2)	Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
3)	Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
4)	Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat.
5)	Menyusun nama-nama anggota terpilih.
6)	Menfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah.
7)	Menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah kepada kepala satuan pendidikan.
8)	Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah komite sekolah     terbentuk. (Kepmendiknas Nomor 044/U/2002).

c)	 Penetapan Pembentukan Komite Sekolah
Calon anggota Komite sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak malalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota komite sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur.
Komite sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Misalnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa pemilihan anggota dan pengurus komite sekolah ditetapkan oleh musyawarah anggota komite sekolah.
Pengurus dan anggota komite terpilih dilaporkan kepada pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat. Untuk memperoleh kekuatan hukum, komite sekolah dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintahan setempat. Misalnya komite sekolah untuk SD dan SLTP dikukuhkan oleh camat dan kepala cabang dinas pendidikan kecamatan sedangkan SMU/SMK dikukuhkan oleh kepala dinas kabupaten /kota dan Bupati/walikota.
7.	Peran dan Fungsi Komite Sekolah
Peran digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu status tidak hanya mempunyai satu peran tunggal, tetapi sejumlah peran yang saling berhubungan dan cocok. Konsep peran mengandaikan kita untuk bertindak dengan cara-cara tertentu sehingga memperoleh pengalaman untuk lebih mematangkan diri dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks.
Menurut pandangan Agussalim (2001: 44) bahwa peran adalah suatu perbuatan dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimiliki. 
Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru. Dari harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki.
Oleh karena itu peran dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat. Dengan singkat peran dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan sesuai dengan status dalam masyarakat. 
		Melalui komite sekolah ini orang tua dan masyarakat melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi dan memberikan saran, koreksi, dan teguran apabila terjadi penyimpangan. Peran komite sekolah bukan terbatas pada mobilisasi sumbangan, melainkan berperan serta pada hal-hal yang lebih substansial yaitu membantu memberi masukan akan perencanaan sekolah dan mengawasi pelaksanaan pendidikan. 
Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. 
Lebih tegas disebutkan dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 (Hadiyanto, 2004: 86-87), bahwa baik dewan pendidikan maupun komite sekolah berperan sebagai:
a.	Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
b.	Pendukung (supporting agency) baik berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
c.	Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran di satuan pendidikan.
d.	Mediator antara pemerintah (mediating agency) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Untuk menjalankan perannya, maka komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:
a.	Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.
b.	Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 
c.	Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
d.	Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
1)	Kebijakan dan program pendidikan
2)	Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).
3)	Kriteria kinerja satuan pendidikan.
4)	Kriteria tenaga kependidikan.
5)	Kriteria fasilitas pendidikan.
e.	Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan.
f.	Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
g.	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,  penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. (Departemen Pendidikan Nasional 2007: 44).

Selanjutnya menurut Enkonswara dan Komariah (2010: 297) bahwa dewan/komite sekolah merupakan wadah yang berfungsi sebagai forum yang merepresentasi segala aspirasi, prakarsa, dan partisipasi para stakeholders sekolah secara proporsional.
Dengan keberadaan komite sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar sekolah dapat memberi dukungan dan ikut bertanggung jawab terhadap sekolah. Keikutsertaan masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi pada setiap perumusan keputusan di sekolah yang selanjutnya dilaksanakan secara bersama-sama dengan komite sekolah (dahulu BP3).
Lebih jauh Hadiyanto (2004: 91) mengungkapkan bahwa keterlibatan komite sekolah dalam pengembangan sekolah adalah sebagai berikut:
1.	Merumuskan dan menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah
2.	Menganalisis tantangan nyata di sekolah
3.	Menetapkan sasaran dan target yang akan dicapai
4.	Melakukan identifikasi fungsi yang diperlukan tiap sasaran
5.	Melakukan analisis SWOT
6.	Mengidentifikasi alternatif/langkah pemecahan masalah.

Dengan sekolah pemerintah mendidik bangsanya untuk menjadi seorang ahli yang sesuai dengan bidang dan bakat si anak didik, yang berguna bagi dirinya, nusa dan bangsanya. Sekolah dibangun khusus untuk tempat pendidikan, makanya digolongkan sebagai tempat pendidikan kedua setelah keluarga yang mempunyai fungsi sebagai lanjutan pendidikan keluarga dengan guru sebagai ganti orang tua yang harus ditaati.
Sistem pendidikan yakni sekolah adalah lembaga sosial yang turut menyumbang dalam proses sosialisasi individu agar menjadi anggota masyarakat seperti yang diharapkan, sekolah selalu saling berhubungan dengan masyarakat (Nasution, 1999).
Sekolah merupakakan salah satu lembaga masyarakat, di dalamnya terdapat reaksi dan interaksi antar warganya. Warga sekolah tersebut adalah guru, murid, tenaga administrasi serta petugas sekolah lainnya.
Sebagai salah satu lembaga masyarakat, maka untuk dapat melanjutkan tugasnya sekolah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
a.	Menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat.
b.	Metode yang digunakan harus mampu merangsang murid untuk lebih mengenal kehidupan riil di dalam masyarakat.
c.	Menumbuhkan sikap pada murid untuk belajar dan bekerja dari kehidupan sendiri.
d.	Sekolah harus selalu berintegrasi dengan kehidupan masyarakat sehingga kebutuhan kedua belah pihak terpenuhi.
e.	Sekolah seharusnya dapat mengembangkan masyarakat dengan cara mengadakan pembaharuan tata kehidupan masyarakat.
Dalam orientasi dan tujuan pendidikan jelas akan diwarnai oleh masyarakatnya mengingat sekolah merupakan lembaga masyarakat dan berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu wajar bila sekolah dalam merumuskan tujuan pendidikan sering mengalami perubahan mengingat keadaan masyarakat memang berkembang dan berubah pula.
7.	Kinerja Komite Sekolah sebagai Pengontrol Penyelenggaraan Pendidikan 
Pada dasarnya kinerja merupakan suatu hasil kerja baik dilihat dari segi ketepatan waktu menyelesaikan tugas, kualitas maupun kuantitas hasil pelaksanaan tugas atau peran yang dijalankannya. 
Hartono (1992: 346) mengemukakan bahwa kinerja adalah penampakan kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu yang tercermin dari hasil pekerjaan. Sedangkan menurut Ilyas (2001: 66) kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi.
Kinerja dapat dilihat dari kemampuan personil dalam menghasilkan, sejauhmana mampu melaksanakan pekerjaan dan meyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Hal ini didukung oleh pendapat Bernardian dkk (Sedarmayanti, 2003: 147) yang mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai suatu catatan mengenai outcome yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu pula.
Dengan demikian dapat diartikan bahwa kinerja adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Kinerja yang dimaksudkan adalah efektivitas pelaksanaan tugas atau tanggungjawab dengan penuh dedikasi oleh seluruh stakeholders termasuk peran serta masyarakat guna meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menyatakan bahwa:
Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Peyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dengan dasar pada kata-kata bijak tersebut, maka perbaikan kualitas pendidikan menjadi beban bersama. 
Dalam upaya peyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan maka dukungan dan peran  serta masyarakat perlu didorong, dimana masalah kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung mutu dan pemerataan pendidikan. Peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan dunia pendidikan. 
Keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat akan dapat mempermudah penyelenggaraan pendidikan, karena masyarakat ikut andil dalam pengelolaan pendidikan dengan cara mengontrol pengelolaan pendidikan, salah satu lembaga masyarakat yang dibentuk untuk dapat ikut berperan serta dalam pengelolaan pendidikan yaitu wadah yang disebut dengan komite sekolah.
Setiap organisasi pasti menjalankan fungsi manajemen, demikian pula dengan komite sekolah dalam menjalankan perannya mereka menjalankan fungsi manajemen, salah satunya peran sebagai pengontrol atau pengawas. 
Seperti yang dijelaskan dalam Depdikbud (Husain, 2007: 5) bahwasanya:
Pengawasan adalah upaya melihat apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian proses pengontrol merupakan suatu kegiatan untuk dapat mengendalikan agar suatu kegiatan dalam organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan tujuan organisasi tersebut tercapai.
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada pasal 199 ayat 1 menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. (www.suparlan.com).
Sebagaimana diungkapkan oleh Hadiyanto (2004: 90) bahwa: 
Komite sekolah adalah suatu unit di level sekolah yang ditugasi untuk melakukan proses pengawasan terhadap pengelolaan sekolah. Pengawasan akan menjadi lebih efektif apabila dilakukan oleh lembaga atau individu atau kelompok masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan sekolah. Pengawasan oleh semua lapisan stakeholders merupakan upaya terbaik untuk mengurangi inefisiensi peyelenggaraan pendidikan itu.

Proses pengawasan terhadap peyelenggaraan pendidikan di sekolah akan lebih transparan dan akuntabel dengan melibatkan peran serta komite sekolah di dalamnya. Secara optimal melakukan pengawasan terhadap perencanaan sekolah, pelaksanaan program sekolah, dan memantau output pendidikan.
1.  Perencanaan Sekolah
	Dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan, maka dibuat perencanaan agar kegiatan yang dilakukan terarah. Kegiatan ini dimaksud untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.
	Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2001: 946) perencanaan adalah proses, cara, perbuatan menerencanakan perencanaan. 
	Syafaruddin dan Nasution (2005: 91) mengatakan bahwa perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
	Lebih lanjut Sagala (2007: 141) menyatakan bahwa perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan.
	Berdasarkan beberapa defenisi yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah langkah awal suatu kegiatan bagaimana cara mencapai suatu tujuan dengan lebih efektif dan efesien.
Sedangkan perencanaan sekolah adalah langkah awal yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka merumuskan segala hal terkait dengan kebutuhan sekolah demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dari perencanaan sekolah tersebut, komite sekolah sebagai bagian integral dari sekolah senantiasa melakukan pemantauan terhadap perencanaan sekolah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Peran komite sekolah di sini diantaranya apakah perencanaan yang dirumuskan di sekolah sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah atau tidak.    

2.  Pelaksanaan Program Sekolah
	Dari setiap kegiatan yang  telah direncanakan harus dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
	Untuk dapat memahami pengertian pelaksanaan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2001: 627) pelaksanaan adalah prosedur, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan).
	Berdasarkan dari makna kata di atas, maka dapat diartikan  bahwa pelaksanaan adalah suatu kegiatan melaksanakan atau tindak lanjut dari rancangan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
	Program sekolah merupakan segala kebijakan dan rencana yang dibuat oleh sekolah demi kemajuan pendidikan peserta didiknya. Dengan demikian pelaksanaan program sekolah adalah suatu kegiatan dalam rangka melaksanakan rancangan kegiatan atau program sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya guna meningkatkan kualitas sekolah tersebut.
	Olehnya itu, untuk dapat memaksimalisasi pelaksanaan program sekolah maka perlu sinergitas dari setiap komponen yang ada di sekolah termasuk oleh komite sekolah. Dalam hal ini komite sekolah melakukan upaya pengontrolan terhadap pelaksanaan setiap program yang dijalankan oleh pihak sekolah.   
3.  Output Pendidikan
Output pendidikan merupakan hasil yang diperoleh dari proses pendidikan. Output pendidikan dikatakan berhasil apabila output tersebut telah mencapai standar yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tersebut.
Output pendidikan tidak kalah pentingnya dari program sekolah karena prestasi suatu sekolah dilihat dari outputnya. Peran komite sekolah di sini diantaranya melihat bagaimana output dari sekolah tersebut berprestasi atau tidak. Untuk itu, komite sekolah melakukan pemantauan terhadap hasil ujian akhir, partisipasi angka mengulang, dan angka bertahan di sekolah.
Enkonswara dan Komariah (2010: 301) memberikan gambaran indikator kinerja komite sekolah sebagai badan pengontrol (Control Agency) adalah sebagai berikut: 
1)	Mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah :
a)	Mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah
b)	Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah
c)	Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah
d)	Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah
e)	Pengawasan terhadap kualitas program sekolah
2)	Memantau pelaksanaan program sekolah :
a)	Memantau organisasi sekolah
b)	Memantau penjadwalan program sekolah
c)	Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah
d)	Memantau sumber daya pelaksana program sekolah
e)	Memantau partisipasi stakeholder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah
3)	Memantau output pendidikan :
a)	Memantau hasil ujian akhir
b)	Memantau angka partisipasi sekolah
c)	Memantau angka mengulang sekolah
d)	Memantau angka bertahan di sekolah

Secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pada pasal 192 ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri dan profesional, dalam arti tidak dapat dipengaruhi dan diitervensi oleh pihak lain, termasuk oleh unsur birokrasi pendidikan. (www.suparlan.com). 
Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah bukanlah sebagai pengawasan fungsional, sebagaimana yang harus dilakukan oleh pengawas fungsional di tingkat daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah adalah jenis pangawasan sosial atau masyarakat. Namun demikian, komite sekolah bisa saja meminta kepada lembaga independent auditor untuk membantu tugasnya atas nama wadah peran serta masyarakat.
Dengan demikian komite sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini sebagai pengontrol terhadap program-program sekolah demi tercapainya efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
B. 	Kerangka Pikir
Konsep komite sekolah secara resmi digulirkan pada tanggal 2 April 2002. Kemudian secara formal keberadaan komite sekolah bersama dewan pendidikan dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002.
Berdasarkan Keputusan Mendiknas tersebut, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.
Pada dasarnya komite sekolah posisinya berada di tengah-tengah antara orang tua siswa, siswa, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai lembaga di pihak lainnya. Peran komite sekolah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya. 
Peran komite sekolah sangatlah penting dalam pengembangan sekolah. Sebab itu sekolah  harus membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Ikut berpartisipasi dalam masyarakat merupakan hubungan erat antara sekolah dengan masyarakat. Hal itulah yang sangat diperlukan hingga memungkinkan sekolah dapat berfungsi dengan baik serta komite sekolah dapat berperan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sekolah.
Komite sekolah diharapkan menjadi mitra sekolah yang dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan program pendidikan di sekolah. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dan fungsi komite sekolah adalah mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.
Dalam komite sekolah, Warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.
Oleh karena itu peran komite sekolah perlu dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang perlu diingat bahwa dalam perannya, komite sekolah diharapkan mampu menjalankan kinerjanya dengan baik khususnya sebagai pengontrol dalam proses penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat memberikan konstribusi terhadap pengembangan sekolah. Adapun beberapa aspek yang harus dipahami yang berkenaan dengan peran komite sekolah sebagai pegontrol dalam peyelenggaraan pendidikan yakni mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, memantau pelaksanaan program sekolah, dan memantau output pendidikan.
Apa yang diuraikan mengenai peran komite sekolah dalam mengontrol penyelenggaraan pendidikan dengan hasil pelaksanaan pendidikan yang tercapai, menunjukkan pula bagaimana kinerja komite sekolah itu dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dapat digambarkan dalam bentuk skema berikut:

Komite Sekolah

Pengontrol (Controlling Agency)

Perencanaan Sekolah

Pelaksanaan Program Sekolah

Output Pendidikan

Efektivitas 
Penyelenggaraan Pendidikan

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

BAB III
METODE PENELITIAN
A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan desain deskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk memudahkan dalam mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan. Meneliti suatu permasalahan yang terdiri dari unit tunggal dan unit tunggal tersebut dianalisis secara mendalam baik dari segi yang berhubungan dengan masalah itu sendiri, dengan mempertimbangkan sifat, masalah, tujuan dan data yang dikumpulkan. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang akan mengkaji dan mendeskripsikan secara mendalam tentang kinerja komite sekolah sebagai pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba Kabupaten Luwu Utara.
B.  Lokasi Penelitian

32

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Masamba yang berlokasi di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 22 Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Letak sekolah ini sangat strategis karena dapat dijangkau oleh kendaraan umum, sehingga siswa-siswi mudah untuk menempuh perjalanan ke sekolah. Dengan keterbatasan waktu dari peneliti, maka ditetapkan fokus penelitian yang lebih sempit agar penulis dapat memperoleh data-data penelitian yang relevan terkait dengan kinerja komite sekolah sebagai pengontrol di sekolah tersebut.
Namun demikian, peneliti harus melakukan kunjungan rumah terhadap beberapa pengurus komite sekolah guna dapat memperoleh informasi penelitian yang dibutuhkan.      
C.  Sumber Data
a.	Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan. Jumlah informan sebagai subjek dalam penelitian ini yakni berjumlah 10 orang, kepala sekolah serta sembilan orang dari anggota komite SMA Negeri 1 Masamba.  
b.	Data Sekunder, adalah data yang dijaring untuk mendukung data utama (primer). Data sekunder berupa data-data penunjang, seperti sruktur organisasi, draf hasil-hasil pertemuan komite sekolah, dan dokumen-dokumen lainnya.  
D.  Teknik Pengumpulan Data
Guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka dalam penelitian ini digunakan sejumlah teknik pengumpulan data seperti:
a.	Observasi
Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan. Observasi yang dimaksud adalah penelitian dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk memperoleh data dan keterangan penyusunan laporan ini.
b.	Wawancara
Wawancara dilakukan secara langsung terhadap narasumber yang berkompeten. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan orang yang menjadi subjek sebagai informan mengenai masalah yang dikaji.
c.	Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pendukung untuk memperoleh sejumlah data penunjang yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan, seperti keadaan populasi, struktur organisasi dan sebagainya.	 
E.  Teknik Analisis dan Keabsahan Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman.
Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2005: 91-99) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi”. 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dibuat akan bersifat kredibel apabila setelah diverifikasi ternyata data-data tersebut yang disimpulkan didukung oleh bukti-bukti yang valid.
Untuk uji kredibilitas atau keabsahan data dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan member check.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	HASIL PENELITIAN
Komite Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Masamba didirikan pada tanggal 18 Oktober 2002 yang berkedudukan di Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Masamba Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 22 Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Keanggotaan komite sekolah terdiri dari unsur dewan guru, orang tua siswa, tokoh masyarakat, pengusaha, dan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sedangkan kepengurusan komite sekolah terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang pengurusnya berjumlah sembilan orang. Adapun susunan pengurus komite sekolah pada SMA Negeri 1 Masamba yaitu:
Ketua		: Agung Tiatong, SE
Wakil Ketua	: Muh. Djailani
Sekretaris	: Drs. Andi Lalak, S. Pd, M. Pd
Bendahara	: H. Duha Saymar 
Bendahara II	: Agnes Titik Waryanti, S. Pd
Anggota	: Ir. Ahmad Tako 
		  Bukaria, A. Ma
		  Supri Balanca, SH
		  Hj. Nurlela 

35

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa komite sekolah diharapkan dapat menjadi mitra sekolah yang dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan program pendidikan di sekolah. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dan fungsi komite sekolah adalah mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan termasuk di dalamnya mengontrol proses penyelenggaraan pendidikan. Aspek-aspek yang akan diuraikan berkenaan dengan peran komite sekolah sebagai pegontrol dalam peyelenggaraan pendidikan yakni mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, memantau pelaksanaan program sekolah, dan memantau output pendidikan.
1.	Perencanaan Pendidikan di Sekolah
Setiap kegiatan pendidikan di sekolah selalu diawali dengan proses perencanaan dalam rangka menyusun sistematika program sekolah. Hasil perencanaan tersebut menjadi bahan acuan bagi sekolah untuk menjalankan proses pendidikan di sekolah tersebut yang pada prinsipnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Dalam perencanaan pendidikan tersebut, komite sekolah turut andil dalam mengontrol proses perencanaan yang dilaksanakan oleh sekolah melalui keterlibatan langsung memberikan masukan dan pertimbangan yang selanjutnya akan dipantau secara berkesinambungan.

a.	Mengontrol Proses Pengambilan Keputusan di Sekolah
Keterlibatan komite sekolah dalam mengontrol perencanaan pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba terhadap aspek pengambilan keputusan sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Agung Tiatong, selaku ketua komite sekolah (wawancara pada hari Rabu tanggal 2 November 2011, pukul 18.34 wita) bahwasanya:
Dalam rangka proses pengambilan keputusan di sekolah, keterlibatan komite sekolah dapat berupa pemberian saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah khususnya kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan tertinggi untuk ditetapkan sebagai keputusan. Selanjutnya komite sekolah melakukan pemantauan secara konprehensif terhadap keputusan tersebut apakah terlaksana atau tidak.
 
Pengambilan keputusan di SMA Negeri 1 Masamba bukan hanya sekedar otoritas dari kepala sekolah akan tetapi merupakan hasil rumusan secara bersama oleh seluruh stakeholders yang ada dan selanjutnya dijalankan pula secara bersama-sama. Di samping itu, komite sekolah sebagai mitra sekolah melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut demi peningkatan peyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Andi Lalak, selaku sekretaris komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Selasa tanggal 1 November 2011, pukul 12.43 wita) bahwa:
Komite sekolah dalam mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah melalui mekanisme rapat dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, dengan memberikan masukan-masukan yang sifatnya konstruktif dari pemantauan rapat tersebut, selanjutnya keputusan dalam rapat tersebut menjadi pedoman bersama bagaimana memajukan pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba.     

	Pengambilan keputusan melalui musyawarah bersama merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang paling tepat sehingga keputusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak walaupun di sisi lain hal tersebut bisa saja melalui otoritas kepala sekolah dalam menetapkannya. Melalui rapat atau musyawarah semua stakeholders di sekolah tersebut dapat memberikan masukan-masukan yang sifatnya membangun demi kepentingan sekolah.
Sejalan dengan hal tersebut H. Duha Saymar selaku bendahara komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011, pukul 16.10 wita) menjelaskan bahwasanya:
Keputusan sekolah dibahas melalui musyawarah dengan dewan guru dan selanjutnya hasil dari rapat tersebut disampaiakn kepada komite sekolah untuk ditindaklanjuti berupa pengawasan secara berkala. Hasil-hasil rumusan komite sekolah terkait mengenai hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada pihak sekolah khususnya kepala sekolah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja komite sekolah dalam mengontrol proses pengambilan keputusan di SMA Negeri 1 Masamba sudah berjalan dengan baik melalui mekanisme rapat dengan pihak sekolah dan pemantauan secara berkesinambungan atas keputusan tersebut.        
b.	Mengontrol Kualitas Kebijakan di Sekolah
Kebijakan sekolah merupakan tahapan penetapan dari proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Dalam penentuan kebijakan di sekolah, seluruh komponen sedapat mungkin dilibatkan guna dapat berpartisipasi baik berupa masukan, ide, dan gagasan serta memantau kualitas kebijakan tersebut demi kepentingan bersama. Termasuk di dalamnya komite sekolah turut berpartisipasi aktif khususnya bagaimana mengontrol kualitas kebijakan yang akan ditetapkan di sekolah.
Keterlibatan komite sekolah dalam mengontrol kualitas kebijakan di sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Masamba sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Agung Tiatong, selaku ketua komite sekolah (wawancara pada hari Rabu tanggal 2 November 2011, pukul 18.34 wita) bahwasanya:
Pihak sekolah sebelum menetapkan kebijakan di sekolah selalu melalui mekanisme rapat dengan mengundang komite sekolah dan dewan guru sehingga kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan dan kesepakatan bersama dan komite sekolah boleh tidak menyetujui kebijakan tersebut apabila dianggap tidak berkualitas terhadap pengembangan SMA Negeri 1 Masamba yang selanjunya diawasi secara intensif.

Rumusan dari kebijakan sekolah merupakan bagian dari tahap perencanaan yang selanjutnya akan menjadi acuan bersama oleh seluruh stakeholders sekolah dalam menjalankan aktivitas di sekolah. Dan komite sekolah menjalankan peran-perannya dalam hal bagaimana mengontrol kebijakan tersebut secara profesional.  
Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Muh. Djailani selaku wakil ketua komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011, pukul 12.47 wita) bahwa:
Kualitas kebijakan di sekolah diawasi oleh komite sekolah dengan metode pemberdayaan dewan guru  yang termasuk dalam unsur pengurus komite sekolah, secara intensif melakukan pengawasan terhadap kebijakan sekolah khususnya terkait dengan proses pembelajaran.

Kebijakan akan lebih bersifat dinamis dan transparan apabila proses pengawasan berjalan dengan baik dan koordinasi antara pihak sekolah dan komite sekolah berjalan dengan baik pula. Hal tersebut dapat terjadi apabila ada kerjasama diantara keduanya karena antara komite sekolah dan pihak sekolah merupakan mitra kerja yang saling melengkapi, seperti halnya yang diperlihatkan di SMA Negeri 1 Masamba.
Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Bapak Bahri selaku kepala SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Senin tanggal 21 November 2011, pukul 16.56) bahwa:
Adanya pemantauan dari komite sekolah terhadap kebijakan sekolah yang biasanya dilakukan setiap bulannya dan pihak sekolah biasanya memanggil atau mengundang komite sekolah apabila ada kendala-kendala yang dialami sekolah khususnya yang menyangkut tentang program sekolah.

Dari beberapa pandangan responden di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya kinerja komite sekolah dalam mengontrol kualitas kebijakan di sekolah yakni di SMA Negeri 1 Masamba telah berjalan secara sistematis, dimulai dari proses perumusan kebijakan berupa pemberian masukan dan pertimbangan serta pengawasan secara intensif terhadap kebijakan tersebut dengan pendekatan dan pola tertentu.          
c.	Mengontrol Proses Perencanaan di Sekolah
Proses perencanaan di sekolah merupakan tahapan awal dalam penyusunan program-program sekolah yang biasanya dilakukan pada setiap awal semester atau tahun ajaran baru. Dalam hal ini menyusun, merancang, dan menetapkan segala kebutuhan sekolah baik dari segi fisik dan non fisik seperti kurikulum, sarana dan parasarana, kegiatan ekstra kurikuler, dan lain sebagainya. Semua komponen yang ada dalam sekolah diharapkan terlibat secara aktif dalam proses perencanaan tersebut, termasuk di dalamnya komite sekolah sebagai mitra sekolah bagaimana mampu memainkan perannya dengan baik.
Peran kontrol komite sekolah dalam proses perencanaan di sekolah sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Agung Tiatong, selaku ketua komite sekolah (wawancara pada hari Rabu tanggal 2 November 2011, pukul 18.34 wita) bahwa:
Pihak sekolah mengundang secara formal komite sekolah untuk hadir dalam rapat penyususnan perencanaan sekolah, apa-apa program yang akan direncanakan dan selanjutnya akan dilaksanakan secara bersama-sama. Di samping itu komite sekolah melakukan proses pengawasan dengan memantau secara khusus perencanaan yang telah disepakati tersebut.

Pengawasan terhadap proses perencanaan di sekolah penting untuk dilakukan mengingat kualitas dari program sekolah dapat diukur dari perencanaan yang telah disepakati tersebut. Olehnya itu, komite sekolah perlu mengontrol perencanaan sekolah bagaimana program yang ditetapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan mulai dari yang sifatnya teknis maupun yang sifatnya non teknis.
Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Agnes Titik Waryanti, selaku bendahara II komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Kamis tanggal 3 November 2011, pukul 10.30 wita) bahwasanya:
Pada saat rapat penyusunan perencanaan sekolah yang dilakukan pada awal semester, paling tidak komite sekolah ikut terlibat dalam mengontrol perencanaan di sekolah akan tetapi tidak mencampuri urusan yang sifatnya teknis, biasanya yang lebih ideal. Pada umumnya keaktifan komite sekolah kurang maksimal tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan demi memajukan kualitas pendidikan di sekolah.

Dalam rangka efektivitas penyusunan proses perencanaan di sekolah maka perlu untuk dirumuskan secara bersama melui rapat reguler yang dilaksanakan antara kepala sekolah, dewan guru, pegawai, serta komite sekolah. Khusus komite sekolah, dalam rapat reguler tersebut di samping memberikan masukan-masukan juga dapat memantau secara konprehensif berlangsungnya proses penyusunan perencanaan sekolah tersebut.
Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Supri Balanca, selaku anggota komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011, pukul 14.06 wita) bahwa:
Melalui rapat reguler yang dilaksanakan dengan mediasi pihak sekolah, komite sekolah terlibat secara langsung dalam proses perencanaan bagaimana memantau proses perencanaan yang sedang dilaksanakan. Dan komite sekolah dapat secara langsung memberikan koreksi dan perbaikan dari hasil pemantauannya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja  komite sekolah dalam mengontrol proses perencanaan di SMA Negeri 1 Masamba sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam hal ini memantau secara konprehensif proses perumusan perencanaan di sekolah di samping memberikan koreksi berupa masukan yang dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah.  
d.	Mengontrol Kualitas Perencanaan Sekolah
Perencanaan sekolah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas yakni merupakan rangkaian kegiatan rutin dari sekolah dalam rangka menyusun dan menetapkan segala kebutuhan sekolah dengan mempertimbangkan aspek kualiatas dari perencanaan tersebut. Kualitas perencanaan di sekolah sangat ditentukan oleh peran aktif dari setiap komponen yang ada di sekolah, bagaimana mengontrol serta mengusulkan rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Hal ini dimaksudkan demi efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan di sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Masamba.
Kinerja komite sekolah dalam mengontrol kualitas perencanaan sekolah dapat dilihat sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agung Tiatong, selaku ketua komite sekolah (wawancara pada hari Rabu tanggal 2 November 2011, pukul 18.34 wita) bahwa:
Ada evaluasi khusus dari komite sekolah terkait dengan proses perencanaan sekolah dalam hal ini bagaimana melihat apakah usulan program dalam perencanaan tersebut berkualitas atau tidak. Tapi di sisi lain komite sekolah sulit untuk melakukan pengontrolan secara langsung karena berbagai faktor misalnya untuk menghindari asumsi dari pihak sekolah bahwa komite sekolah melakukan intervensi terhadap sekolah. Komite sekolah bekerja secara sukarela yakni sebagai pekerjaan sosial.

Memantau kualitas perancanaan sekolah menjadi suatu hal yang sangat urgen untuk diperhatikan dalam penyusunan perencanaan sekolah. Dalam hal ini kualitas dari suatu sekolah paling tidak dapat diukur dari kualitas perencanaannya yang pada prinsipnya menjadi dasar bagi sekolah untuk dapat mengembangkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
Sejalan dengan hal tersebut Bapak Ahmad  Tako selaku anggota komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Jum’at tanggal 4 November 2011, pukul 16.58 wita) mengungkapkan bahwasanya:
Proses kontrol yang dilakukan oleh komite sekolah dalam hal ini bagaimana memantau kualitas perencanaan yang dirumuskan di sekolah pada dasarnya sudah berjalan dengan maksimal sesuai dengan peran komite itu sendiri sebagai lembaga pengontrol sekolah. Perencanaan sekolah yang telah ditetapkan bersama tersebut akan dievaluasi oleh komite sekolah pada setiap semester.

Dalam menjalankan perannya khususnya sebagai pengontrol sekolah, komite SMA Negeri 1 Masamba harus senantiasa melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam perumusan perencanaan sekolah, baik dewan guru, pegawai, dan kepala sekolah sehingga seluruh stakeholders memahami program-program apa saja yang direncanakan pada bidang masing-masing.
Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Hj. Nurlaela selaku anggota komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Jum’at tanggal 18 November 2011, pukul 09.33 wita) bahwa:
Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah terkait dengan bagaimana memantau kualitas perencanaan sekolah biasanya melalui koordinasi dengan pihak sekolah sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas karena dirumuskan secara bersama dan melalui pemantauan secara langsung oleh komite sekolah sebagai mitra sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja komite sekolah dalam mengontrol kualitas perencanaan sekolah sudah berjalan dengan baik yang biasa dilakukan melalui koordinasi dengan pihak sekolah dan pemantauan secara langsung dalam proses perencanaan tersebut.                       
e.	Mengontrol Kualitas Program Sekolah
  	Rancangan program sekolah yang telah ditetapkan dalam perencanaan menjadi acuan yang akan dijalankan oleh pihak sekolah selama kurun waktu tertentu yang biasanya dalam setiap semester. Kualitas dari program sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kualitas suatu sekolah dapat dilihat dari kualitas program-programnya. Olehnya itu, peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam rangka memantau kualitas program sekolah harus dijalankan secara konprehensif sehingga apa yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan bersama.   
	Kinerja komite sekolah dalam mengontrol kualitas program sekolah dapat dilihat sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agung Tiatong, selaku ketua komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Rabu tanggal 2 November 2011, pukul 18.34 wita) bahwa:
Dalam mengontrol kualitas program sekolah komite sekolah biasanya melakukan evaluasi secara langsung mulai dari tahap perumusan program, dengan harapan program-program yang dilahirkan lebih berkualitas dan selanjutnya program tersebut dapat dijalankan secara maksimal oleh seluruh stakeholders yang ada di sekolah.

	Setiap sekolah berorientasi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya dengan cara mendorong program-program yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan apabila seluruh stakeholders di sekolah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dalam hal ini dituntut profesionalisme dari seluruh komponen yang ada berdasarkan job description masing-masing. Seperti halnya komite sekolah, dalam hal ini secara profesional melakukan fungsi-fungsinya khusnya dalam konteks pengawasan bagaimana melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terhadap kualitas program sekolah.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Bukaria, selaku anggota komite sekolah (wawancara pada hari Jum’at tanggal 18 November 2011, pukul 15.00) bahwasanya:
Dalam mengontrol kualitas program sekolah komite sekolah biasanya melukukan pemantauan secara langsung dan berkala di sekolah dengan melakukan koordinasi, baik dengan guru-guru maupun kepala sekolah terhadap pelaksanaan setiap program sekolah, di samping itu melakukan penilaian secara berkala yang biasanya dalam setiap semester terhadap pencapaian program-program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Memantau kualitas program sekolah menjadi suatu hal yang sangat urgen untuk diperhatikan khususnya oleh komite sekolah di SMA Negeri 1 Masamba bagaimana melihat apakah program tersebut dijalankan dengan maksimal atau tidak. Dalam hal ini kualitas pendidikan di sekolah paling tidak dapat dilihat dari kualitas program-programnya seperti kualitas PBM, kegiatan seni dan olahraga, kegiatan ekstra kurikuler, serta program-program lainnya.
Berdasarkan hal tersebut, Bapak Bahri selaku kepala SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Senin tanggal 21 November 2011, pukul 16.56) mengungkapkan bahwa:
Biasanya komite sekolah memantau secara langsung pelaksanaan program sekolah, program apa yang sudah dilaksanakan dan sebaliknya program apa yang belum dilakasanakan. Dan apabila program tersebut belum terlaksana, maka komite sekolah dan pihak sekolah melakukan koordinasi dan secara bersama-sama mencari solusi alternatif untuk dapat menyelesaikan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja komite sekolah dalam mengontrol kualitas program sekolah dijalankan dengan baik dan sistematis melaui pemantauan secara langsung dan berkala dengan membangun koordinasi yang intens dengan pihak sekolah terkait dengan kualitas suatu program atau secara keseluruhan apakah sudah tercapai atau tidak yang pada prinsipnya berorientasi pada peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

2.	Pelaksanaan Program Sekolah
Program yang telah dirumuskan dalam proses perencanaan di sekolah selanjutnya dilaksanan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada pelaksanaan program sekolah ini, diharapkan apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan secara maksimal oleh seluruh stakeholders yang ada. Demikian pula dengan komite sekolah bagaimana dapat mengontrol dengan baik pelaksanaan program tersebut, di samping itu membantu pihak sekolah dalam menyelesaikan program tersebut sesuai dengan kapasitasnya sebagai mitra sekolah. Komite sekolah dalam mengontrol pelaksanaan program sekolah tersebut senantiasa berkoordinasi dengan pihak sekolah sehingga tidak terjadi kontradiksi dalam pelaksanaannya demi meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah, khususnya pada SMA Negeri 1 Masamba.  
a.	Memantau Organisasi Sekolah
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensi suatu institusi sekolah maka perlu penerapan secara paraktis konsepsi manajemen organisasi sekolah secara menyeluruh baik secara makro maupun secara mikro. Hal tersebut dipandang perlu guna meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Di samping itu dituntut peran serta seluruh stakeholders sekolah khususnya komite sekolah bagimana mampu menjalankan perannya dalam hal ini melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap organisasi sekolah teresebut.  
Kinerja komite sekolah dalam memantau organisasi sekolah dapat dilihat sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agung Tiatong, selaku ketua komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Rabu tanggal 2 November 2011, pukul 18.34 wita) bahwa:
Terkait dengan pemantauan terhadap organisasi sekolah biasanya komite sekolah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah ataupun dengan bidang kerja yang lain guna mempertanyakan kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh bersama. Akan tetapi terkhusus mengenai urusan pengaggaran sekolah, komite sekolah tidak terlibat secara langsung.

Oleh komite sekolah sangat diharapkan dapat menjadi mitra sekolah dalam hal ini bagaimana mampu menjalankan fungsi-fungsi pengawasannya yakni melakukan pemantauan terhadap organisasi sekolah. Sampai pada memantau hal-hal yang lebih mikro seperti halnya tentang kepegawaian sekolah.
Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Supri Balanca, selaku anggota komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011, pukul 14.06 wita) menyatakan bahwa:
Komite sekolah melakukan pemantauan terhadap organisasi sekolah melaui mekanisme yang telah disepakati bersama khususnya mengenai pemantauan kinerja personil sekolah. Di samping itu komite sekolah juga memantau hal-hal yang lebih teknis seperti sarana dan prasarana mulai dari perencanaan inprastruktur misalnya program pembangunan mesjid, proses pengawasannya sampai pada memantau pelaksanaan pembangunan tersebut secara langsung.

Keseluruhan perangkat organisasi sekolah akan berjalan dengan lancar apabila ditopang oleh sistim pengawasan yang berkesinambungan dari lembaga yang berwenang. Melaui pemantauan yang dilakukan, sangat diharapkan terjadinya dinamisasi di sekolah yang pada dasarnya bagaimana mendorong peningkatan kualitas pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Masamba. Sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada setiap level stuktural sekolah dapat dibenahi secara bersama-sama seperti halnya terkait dengan proses belajar mengajar di ruang kelas.
Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Muh. Djailani selaku wakil ketua komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011, pukul 12.47 wita) bahwa:
Biasanya komite sekolah memantau proses belajar mengajar di sekolah dengan cara melihat absensi para staf dan terkhusus terhadap guru-guru pada saat jam pelajaran berlangsung dan kecenderungannya para guru dan staf menjalankan tugasnya dengan baik. Komite sekolah langsung mengontrol kegiatan-kegiatan di kelas untuk melihat proses belajar mengajar (PBM) berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja komite sekolah dalam memantau organisasi sekolah telah dijalankan sesuai dengan yang diharapkan dengan senantiasa menjalin koordinasi dengan kepala sekolah ataupun dengan staf lainnya bagaimana menata organisasi sekolah dengan baik mulai dari skala makro maupun skala mikro seperti halnya bagaimana mendorong proses belajar mengajar yang kondusif. 
b.	Memantau tentang Penjadwalan Program Sekolah
Pelaksanaan program sekolah akan berjalan dengan baik apabila segala sesuatu yang terkait di dalamnya dapat diatur sedemikian rupa. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana mengatur jadwal pelaksanaan setiap program sekolah sehingga program-program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam scedule program sekolah telah diatur planning pelaksanaan setiap program, sasaran serta tujuan yang akan dicapai. Sehingga ini lebih memudahkan bagaimana komite sekolah memantau program-program sekolah, dalam artian komite sekolah dapat memantau program sekolah dari jadwal yang ada. Di samping itu melalui penjadwalan tersebut pihak sekolah sudah dapat memilah mana program-program yang dianggap proritas untuk direalisasikan secepatnya dan yang akan dilaksanakan selanjutnya.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agung Tiatong, selaku ketua komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Rabu tanggal 2 November 2011, pukul 18.34 wita) bahwa:
Dilakukan evaluasi program secara berkala tiap tiga bulan atau dalam setiap semester kemudian disampaikan kepada kepala sekolah terkait mengenai hasil evaluasinya. Terkadang pelaksanaan program tidak tercapai sesuai dengan targetan dikarenakan persolalan keuangan, akan tetapi komite sekolah biasanya melakukan langkah-langkah taktis seperti halnya penarikan dana dari orang tua siswa melalui musyawarah bersama walaupun mendapat tanggapan pro dan kontra tapi dapat melahirkan solusi dengan pertimbangan semua pihak.

  Untuk mempermudah kerja-kerja pengawasan oleh komite sekolah terkait dengan pelaksanaan program sekolah maka komite sekolah bisa langsung melihat jadwal yang telah ditetapkan. Dari jadwal tersebut komite sekolah dapat melihat secara konprehensif mana program yang terlaksana dan yang tidak terlaksana. Dan selanjutnya dapat melakukan koordinasi dengan pihak sekolah khususnya kepada kepala sekolah mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi kendala-kendala program di luar yang telah dijadwalkan.
Berhubungan dengan hal tersebut di atas, Bapak Andi Lalak, selaku sekretaris komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Selasa tanggal 1 November 2011, pukul 12.43 wita) menjelaskan bahwa:
Setiap perencanaan kegiatan harus dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, misalnya program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Target pelaksanaannya sudah ter-cover atau termaktub dalam perencanaan program sekolah tersebut.

Program-program sekolah yang sudah terjadwal menjadi bahan acuan dari sekolah khususnya SMA Negeri 1 Masamba dalam menjalankan agenda-agenda strategis di sekolah yang secara prinsipil berorientasi pada peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh seluruh stakeholders di SMA Negeri 1 Masamba secara bersama-sama turut bertanggungjawab untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan tersebut, tanpa terkecuali peran aktif dari komite sekolah bagaimana memantau program yang ada melalui jadwal yang telah disepakati bersama.
Oleh Bapak Ahmad  Tako selaku anggota komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Jum’at tanggal 4 November 2011, pukul 16.58 wita) mengungkapkan bahwasanya:
Komite sekolah dapat langsung melakukan pemantauan melalui scedule atau program yang telah ditetapkan bersama di sekolah, di mana program  harus berjalan sesuai dengan jadwal. Misalnya saja mid semester, kegiatan ekstra kurikuler, serta kegiatan-kegiatan olahraga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah diprogramkan. Apabila dalam evaluasi menunjukkan bahwa terjadi kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaannya maka akan dilakukan upaya-upaya perbaikan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja komite sekolah dalam memantau tentang penjadwalan program sekolah telah berjalan dengan efektif melaui pemantauan secara berkala terhadap jadwal yang telah ditetapkan dan dilakukan perbaikan-perbaikan apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.

c.	Memantau Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Program Sekolah
Demi memaksimalisasi pelaksanaan program sekolah maka perlu ditopang dengan alokasi anggaran yang memadai guna terealisasinya program-program sekolah yang telah dicanangkan. Terkait mengenai alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, telah ditetapkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) secara terinci. Dalam alokasi anggaran perlu diuraikan dengan jelas baik dari segi penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran anggaran guna sistematika manajemen keuangan sekolah dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar setiap program sekolah memiliki anggaran yang jelas dan terencana. Dengan demikian, perlu dilakukan pemantauan terhadap keuangan sekolah khususnya mengenai anggaran untuk pembiayaan program sekolah. Komite sekolah sebagai salah satu agen pengontrol di sekolah perlu melakukan pemantauan secara seksama terkait dengan hal tersebut guna maksimalisasi penggunaan anggaran setiap program yang telah dicangankan di sekolah.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agung Tiatong, selaku ketua komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Rabu tanggal 2 November 2011, pukul 18.34 wita) bahwa:
Komite SMA Negeri 1 Masamba pada dasarnya tidak terlalu mengintervensi secara langsung pihak sekolah terkait mengenai alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah. Melalui koordinasi dengan sekolah khususnya kepala sekolah, komite sekolah dapat mengetahui berbagai informasi terkait dengan alokasi anggaran dan komite sekolah melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Seperti halnya foto copy tidak dianggarkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). 

Ketersediaan anggaran merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah organisasi sekolah karena terlaksana tidaknya suatu program sangat ditentukan oleh tersedianya anggaran yang memadai. Agar penggunaan anggaran dapat terealisasi dengan baik maka sistem pengawasan khususnya oleh komite sekolah harus berjalan dengan baik pula. Dalam hal ini bagaimana memantau penggunaan anggaran yang dikelolah sekolah baik yang bersumber dari pemerintah maupun dana yang ditarik dari orang tua siswa.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, Bapak H. Duha Saymar selaku bendahara komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011, pukul 16.10 wita) menjelaskan bahwasanya:
Komite sekolah memantau alokasi anggaran khususnya yang bersumber dari orang tua siswa sedangkan alokasi anggaran yang berasal dari pemerintah daerah melalui sepengetahuan pihak sekolah, di samping itu tetap melakukan koordinasi dengan komite sekolah mengenai segala hal yang berhubungan dengan pembiayaan program sekolah.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan setiap program sekolah telah disusun secara terinci dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Dalam RAPBS telah termaktub dengan jelas nominal anggaran yang dibutuhkan guna realisasi setiap program yang ada. Komite sekolah selain berfungsi sebagai mobilisasi anggaran dari pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah, juga bagaimana memantau penggunaan anggaran tersebut. Sehingga alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat disalurkan dengan baik yang pada prinsipnya bagaimana meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Masamba.
Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hj. Nurlaela selaku anggota komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Jum’at tanggal 18 November 2011, pukul 09.33 wita) bahwa:
Terkait dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah biasanya pengurus komite sekolah senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak sekolah khususnya kepala sekolah dan pihak terkait, apakah alokasi anggaran yang telah ditetapkan telah terealisasi berdasarkan program yang ada dan apabila terdapat kendala mengenai penganggaran maka dicarikan jalan keluar seperti halnya penarikan dana dari orang tua siswa melaui forum rembuk bersama.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya kinerja komite sekolah dalam memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah telah berjalan dengan baik dan sistematis melalui koordinasi secara intensif dengan pihak sekolah dan memantau apakah alokasi anggaran telah terealisasi khususnya anggaran yang bersumber dari orang tua siswa.
d.	Memantau Sumber Daya Pelaksana terhadap Program Sekolah
Program sekolah akan terealisasi dengan baik, di samping didukung oleh alokasi anggaran yang memadai juga perlu didukung oleh tersedianya sumber daya pelaksana yang memadai pula dalam hal ini sumber daya manusia yang handal dan profesional. Sumber daya pelaksana yang handal dan profesional menjadi sebuah tumpuan harapan bagi sekolah guna dapat mendorong pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui partisipasi aktif terhadap pelaksanaan program yang telah dicanangkan sebelumnya. Sudah menjadi keharusan bagi seluruh komponen yang ada bagaimana mampu menjalankan kewajibannya secara profesional yang nantinya diharapkan mampu mengangkat citra sekolah khusunya SMA Negeri 1 Masamba menjadi yang terbaik. Khusus untuk komite sekolah bagaimana mengawasi atau memantau sumber daya yang ada di sekolah agar dapat memainkan perannya dengan baik berdasarkan bidang kerja masing-masing.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agung Tiatong, selaku ketua komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Rabu tanggal 2 November 2011, pukul 18.34 wita) bahwa:
Melalui pemantauan yang dilakukan oleh komite sekolah, SMA Negeri 1 Masamba merupakan sekolah terbaik di Kabupaten Luwu Utara karena didukung oleh partisipasi seluruh sumber daya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program sekolah. Segala sumber daya yang ada di sekolah berpartisipasi dengan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Partisipasi seluruh sumber daya manusia di sekolah merupakan kunci utama kesuksesan sekolah dalam mendorong mutu penyelenggaran pendidikan di sekolah. Dalam hal ini sudah menjadi kewajiban bagi seluruh komponen yang ada di sekolah bagaimana memainkan perannya secara profesional. Misalnya seorang kepala sekolah bagaimana menjadi sosok pemimpin yang baik, sosok supervisor, serta menjadi perencana pendidikan yang handal. Serta guru dan pegawai bagaimana menjalankan tugasnya dengan baik, menjadi guru dan pegawai yang dapat menjadi teladan di sekolah khususnya dapat diteladani oleh siswa-siswa bagi seorang guru.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Bukaria, selaku anggota komite sekolah (wawancara pada hari Jum’at tanggal 18 November 2011, pukul 15.00) bahwasanya:
Komite sekolah memantau apakah seluruh sumber daya manusia yang ada sudah berpartisipasi atau tidak. Kecenderungan yang ada di SMA Negeri 1 Masamba bahwasanya seluruh perangkat sekolah telah berpartisipasi secara aktif, hal ini dapat dilihat seperti halnya guru telah menjalankan tugas mengajarnya dengan baik, melakukan proses belajar mengajar sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Sama halnya dengan pegawai tata usaha di sekolah telah melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal ini melakukan kerja-kerja khususnya yang berhubungan dengan administratif.

Profesionalisme dari segenap komponen yang ada di sekolah menjadi hal yang utama dan cukup mendasar. Apabila hal ini dapat dilaksanakan dengan baik maka akan menciptakan iklim organisasi sekolah yang dinamis dan kondusif. Kondisi tersebut diharapkan bagaimana meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba. Di sisi lain, perlu dilakukan pengawasan secara konprehensif oleh pihak terkait khususnya keterlibatan komite sekolah bagaimana melakukan pemantauan terhadap partisipasi sumber daya pelaksana dalam rangka menyukseskan program-program yang telah dicanangkan di sekolah.
Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Agnes Titik Waryanti, selaku bendahara II komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Kamis tanggal 3 November 2011, pukul 10.30 wita) bahwasanya:
Komite sekolah memantau keterlibatan seluruh sumber daya manusia yang ada di sekolah berdasarkan tugasnya masing-masing. Sumber daya manusia di sekolah telah melaksanakan tugasnya masing-masing secara maksimal, misalnya kepala sekolah sudah melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin, perencana pendidikan, serta sebagai supervisor di sekolah. Masing-masing telah melaksanakan tanggungjawab dengan baik sesuai dengan beban kerja atau tugasnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya kinerja komite sekolah dalam memantau sumber daya pelaksana terhadap program sekolah telah berjalan dengan baik melalui pemantauan secara langsung terhadap partisipasi seluruh sumber daya manusia di sekolah berdasarkan bidang kerjanya masing-masing, apakah sudah berjalan atau tidak dan apabila terdapat kendala maka diambil jalan keluar yang tepat.               
e.	Memantau Partisipasi Stakeholders Pendidikan terhadap Pelaksanaan Program Sekolah
Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan program-program di sekolah, selain didukung oleh profesionalisme dari seluruh sumber daya manusia yang handal perlu juga didukung oleh partisipasi seluruh stakeholders pendidikan. Partisipasi yang pada prinsipnya bagaimana mengusung visi yang sama yakni meningkatkan mutu pendidikan di sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Masamba. Termasuk di dalamnya partisipasi dari pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua siswa, serta lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM. Keterlibatan stakeholders pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah perlu dipantau secara berkesinambungan khususnya oleh komite sekolah sehingga partisipasinya dapat memberikan nilai kemanfaatan berupa peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agung Tiatong, selaku ketua komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Rabu tanggal 2 November 2011, pukul 18.34 wita) bahwa:
Melalui pemantauan yang dilakukan oleh komite sekolah terkait dengan partisipasi stakeholders, menunjukkan bahwasanya partisipasinya agak minim dikarenakan pemahaman terhadap pendidikan masih kurang. Akan tetapi khusus dari pemerintah daerah dan orang tua siswa telah berpartisipasi dengan baik, hal ini dapat dilihat melaui sumbangsi pemikiran dan bantuan berupa anggaran yang diberikan kepada sekolah.

Keterlibatan seluruh stakeholders dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan bagi sekolah guna memajukan pendidikan di sekolah tersebut. Dengan keterlibatan seluruh komponen maka secara otomatis akan berdampak positif terhadap peningkatan pendidikan di sekolah. Sumbangsi dari keterlibatan stakeholders guna dapat memberikan masukan dan pertimbangan melalui pemikiran, gagasan, dan mobilisasi anggaran demi kepentingan sekolah. Untuk memaksimalkan partisipasi stakeholders tersebut, maka pelu dilakukan pengawasan atau pemantauan dari pihak yang berwenang seperti halnya komite sekolah bagimana memantau pihak-pihak yang berkenan memberikan konstribusi terhadap sekolah misalnya saja orang tua siswa.
Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Supri Balanca, selaku anggota komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011, pukul 14.06 wita) menyatakan bahwa:
Pemantauan yang dilakukan oleh komite sekolah lebih fokus pada partisipasi orang tua murid. Orang tua murid merupakan parnert komite sekolah, pada hal-hal prinsipil mereka dilibatkan untuk bermusyawarah dengan pihak sekolah untuk membicarakan agenda-agenda penting misalnya pengadaan les, pengadaan buku mata pelajaran, pengadaan sarana dan parasarana sekolah, dan lain sebagainya. 

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa keterlibatan stakeholders pendidikan adalah modal yang sangat besar bagi sekolah guna dapat memajukan kualitas pendidikan di sekolah khususnya pada SMA Negeri 1 Masamba. Seluruh stakeholders yang ada diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap sekolah, misalnya pemerintah bagaimana menciptakan produk kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sekolah, di samping itu menyediakan anggaran yang memadai bagi sekolah dalam APBD daerah. Demikian pula dengan kelompok masyarakat lainya bagaimana memberikan konstribusi terhadap sekolah berdasarkan kapasitas dan kemampuan masing-masing, tidak terlepas peran dan partisipasi dari orang tua siswa. Dan komite sekolah sebagai bagian dari organisasi sekolah bagimana dapat memantau keterlibatan stakeholders tersebut sehingga dapat memberikan dampak terhadap pengembangan SMA Negeri 1 Masamba.
Oleh Bapak Muh. Djailani selaku wakil ketua komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011, pukul 12.47 wita) menyatakan bahwasanya:
Komite sekolah memantau secara berkesinambungan partisipasi stakeholders khususnya orang tua siswa dan kecenderungannya orang tua siswa terlibat secara aktif, mulai dari keterlibatan dalam persetujuan program sampai pada pelaksanaan program bersama dengan guru, pegawai sekolah, dan lain-lain. Orang tua siswa sangat menyambut dengan baik program-program sekolah demi kemajuan pendidikan di sekolah dan demi kepentingan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya kinerja komite sekolah dalam memantau partisipasi stakeholders pendidikan terhadap pelaksanaan program sekolah telah berjalan dengan sitematis melalui pemantauan secara berkesinambungan khususnya terhadap partisipasi pemerintah daerah dan terkhusus terhadap partisipasi orang tua siswa yang dalam hal ini terlibat aktif memberikan masukan dan pertimbangan melalui ide, gagasan, dan bantuan material guna pengembangan sekolah melalui pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan di sekolah.
3.	Output Pendidikan
a.	Memantau Hasil Ujian Akhir Nasional
Mutu dunia pendidikan khususnya di sekolah dapat dilihat atau diukur dari pencapaian output sesuai dengan target yang telah ditetapkan di sekolah tersebut. Target terhadap output tersebut menjadi indikator utama bagi maju berkembangnya sekolah, apakah target atau standar yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum.  Salah satunya melalui pencapaian hasil ujian akhir nasional yang memuaskan bagi sekolah dalam artian bahwasanya sekolah mencapai tingkat kelulusan maksimal dengan kelulusan siswa seratus persen. Hal ini menjadi salah satu targetan utama setiap sekolah terkhusus pada SMA Negeri 1 Masamba bagaimana mengupayakan kelulusan siswa dalam ujian akhir nasional mencapai target maksimal seratus persen. Untuk memaksimalisasi hal tersebut maka perlu ada pemantauan oleh pihak-pihak terkait termasuk komite sekolah bagaimana memantau persiapan-persiapan sebelum memasuki ujian akhir nasional sehingga targetan dapat tercapai dengan maksimal demi mengangkat nama baik sekolah terutama pada SMA Negeri 1 Masamba.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agung Tiatong, selaku ketua komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Rabu tanggal 2 November 2011, pukul 18.34 wita) bahwa:
Terkait mengenai hasil ujian akhir nasional, hasil pantauan yang dilakukan oleh komite sekolah bahwa tingkat kelulusan di SMA Negeri 1 Masamba terbilang baik. Sebelum pelaksanaan UN digelar, komite sekolah bersama pihak sekolah dan orang tua siswa menggelar rapat bagaimana siswa khususnya untuk kelas III diberikan tambahan pelajaran seperti pelaksanaan les mata pelajaran guna mengintensifkan pengajaran demi kelulusan siswa.

Pelaksanaan ujian akhir nasional yang biasanya digelar pada akhir tahun ajaran, bagi pihak sekolah khususnya oleh kepala sekolah untuk segera berbenah diri dan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam rangka merespon ujian akhir tersebut. Segala kebutuhan yang perlu dipersiapkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas yakni termasuk di dalamnya memberikan bimbingan khusus bagi kelas III yang akan menghadapi ujian akhir nasional. Oleh komite sekolah, diharapkan dapat memantau kegiatan-kegiatan sekolah dalam menghadapi ujian akhir nasional yakni mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan program, sampai pada selesainya ujian akhir nasional dilaksanakan.
Berhubungan dengan hal tersebut di atas, Bapak Andi Lalak, selaku sekretaris komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Selasa tanggal 1 November 2011, pukul 12.43 wita) menjelaskan bahwa:
Biasanya pasca kelulusan dalam hal ini setelah penyelenggaraan ujian akhir nasional, dilakukan pembahasan mengenai persentase tingkat kelulusan yang dicapai oleh sekolah, ada evaluasi terhadap mata pelajaran tertentu yang mengalami permasalahan pada saat ujian akhir nasional dan selanjutnya pihak sekolah melakukan bimbingan tertentu.

Hasil ujian akhir nasional yang dicapai oleh sekolah adalah akumulasi dari proses belajar mengajar yang dilaksanakan selama semester berjalan dalam kurun tiga tahun masa belajar siswa-siswi di sekolah. Dalam kurun waktu proses belajar mengajar tersebut, seyogyanya masih perlu dilakukan pembelajaran tambahan guna mematangkan persiapan sekolah khususnya bagi siswa-siswi dalam menghadapi ujian akhir nasional. Dari pencapaian tersebut, perlu kiranya dilakukan evalusi secara cermat oleh segenap unsur yang ada di sekolah bersama dengan komite sekolah guna mengetahui kelemahan-kelemahan yang dihadapai dalam UN dan mencoba merumuskan proyeksi kedepan guna mencapai hasil yang lebih baik.
Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Bahri selaku kepala SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Senin tanggal 21 November 2011, pukul 16.56) mengungkapkan bahwa:
Komite sekolah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah untuk mengetahui informasi terkait mengenai hasil ujian akhir nasional. Akan tetapi sebelum pelaksanaan UN, dilakukan pertemuan intensif atara pihak sekolah dengan komite sekolah dan selanjutnya ada evaluasi khusus setelah ujian akhir, berapa yang lulus dan yang tidak lulus, dan kendala-kendala yang dihadapi. Hasil UN menunjukkan bahwa di SMA Negeri 1 Masamba mengalami peningkatan kelulusan dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya kinerja komite sekolah dalam memantau hasil ujian akhir nasional telah berjalan dengan baik dimana komite sekolah senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak sekolah mengenai persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sebelum menghadapi UN dan selanjutnya mengevaluasi secara khusus terkait persentasi hasil ujian akhir nasional yang dicapai di sekolah.    
b.	Memantau Angka Partisipasi Sekolah
Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, salah satu hal yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah kualitas output atau keluaran sekolah berdasarkan target yang ingin dicapai. Kualitas output sekolah pada prinsipnya tidak bisa dilepaskan dari kualitas mutu pendidikan yang diperoleh di sekolah melalui partisipasi aktif dalam proses belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan demikian angka partisipasi seluruh siswa-siswi harus menjadi perhatian serius dari pihak sekolah terutama oleh guru dan kepala sekolah. Ini dimaksudkan agar setiap keluaran sekolah dapat dengan mudah terdistribusi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Olehnya itu, untuk dapat mengetahui secara konprehensif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan angka partisipasi di sekolah maka sangat diharapkan pada pihak terkait khususnya komite SMA Negeri 1 Masamba agar dapat memantau angka partisipasi dari seluruh siswa-siswi di sekolah sehingga hal ini dapat menjadi bahan evalusi tersendiri demi perbaikan sekolah lebih lanjut.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agung Tiatong, selaku ketua komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Rabu tanggal 2 November 2011, pukul 18.34 wita) bahwa:
Komite sekolah memantau segala hal yang berkaitan dengan angka partisipasi di sekolah. Angka partisipasi di sekolah khususnya oleh siswa-siswi terlihat bagus terutama dari aspek kedisiplinan siswa dalam mengikuti aturan-aturan dan proses belajar mengajar di sekolah. Karena biasanya ada pemberian sangsi bagi siswa yang melanggar. Khusus kegiatan ekstrakurikuler terlihat minim dari partisipasi murid dikarenakan minimnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Dan biasanya komite sekolah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah apabila muncul suatu masalah dan bersama-sama mencari jalan keluar khususnya yang berhubungan dengan kedisiplinan siswa.

Terkhusus mengenai angaka partisipasi siswa-siswi di sekolah dalam hal ini agar mengikuti proses belajar mengajar secara aktif sehingga nantinya diharapkan output-output yang memiliki kualitas personal yang mumpuni sesuai dengan potensi pada bidang keilmuan masing-masing. Untuk memaksimalisasi hal tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan yang sifatnya kontinu dari pihak terkait khususnya oleh komite sekolah dalam hal ini memantau partisipasi siswa di sekolah demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Sejalan dengan itu, oleh Bapak Ahmad  Tako selaku anggota komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Jum’at tanggal 4 November 2011, pukul 16.58 wita) mengungkapkan bahwasanya:
Melalui pemantauan yang dilakukan oleh komite sekolah secara intensif, menunjukkan bahwa angka partisipasi siswa terhadap sekolah berjalan hampir sama dengan sekolah lain, dalam hal ini dapat dilihat dari kecenderungan siswa dalam mengikuti aturan yang berlaku. Ada siswa yang sangat disiplin dan ada pula yang kurang disiplin dan mereka yang kurang disiplin diberikan teguran ataupun sangsi dari sekolah. Di samping itu siswa sangat aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar serta mematuhi aturan sekolah.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa angka partisipasi khususnya keterlibatan siswa-siswi dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai peserta didik sangat dibutuhkan demi memajukan citra pendidikan pada sekolah tersebut. Hak dan kewajiban seluruh siswa-siswi dalam hal ini bagaimana dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik di samping taat pada aturan yang berlaku di sekolah. Sehingga dapat menghasilkan output-output yang berkualitas dan merupakan harapan bersama semua pihak termasuk orang tua siswa. Dan di sini bagaimana komite sekolah dapat menjalankan perannya khususnya dalam perannya sebagai agen pengontrol (control agency), mengontrol angka partisipasi seluruh murid di sekolah.
Berhubungan dengan hal tersebut di atas, Ibu Bukaria, selaku anggota komite sekolah (wawancara pada hari Jum’at tanggal 18 November 2011, pukul 15.00) menjelaskan bahwasanya:
Proses kontrol yang dijalankan oleh komite sekolah dengan mengevaluasi murid pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Apabila ditemukan hal-hal seperti ada siswa di luar kelas ketika pelajaran berlangsung maka akan menjadi salah satu pembahasan pada pertemuan lanjutan guna mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. Tidak terlepas dari itu komite sekolah juga turut memantau kehadiran guru dalam memberikan pengajaran di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya kinerja komite sekolah dalam memantau angka partisipasi sekolah telah berjalan dengan sistematis melalui pemantauan yang dilakukan secara kontinu dalam rangka melihat secara langsung partisipasi seluruh siswa dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam hal ini disiplin mengikuti aturan dan secara aktif mengikuti proses pembelajaran dan apabila terdapat kendala-kendala maka selanjutnya komite sekolah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah guna mencari solusi terbaik.
c.	Memantau Angka Mengulang Sekolah
Organisasi sekolah pada umumnya mempunyai visi yang berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga dapat mengangkat nama baik sekolah tersebut. Demi mencapai hal tersebut maka dipandang perlu adanya sinergitas dari semua pihak guna dapat mengkoordinir serta memantau perkembangan seluruh peserta didik di sekolah dalam mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan pembelajaran yang baik akan menumbuhkembangkan kapasitas setiap siswa-siswi di sekolah, baik dari aspek kongnitif, afektif, dan psikomotorik para peserta didik. Dengan potensi yang dimiliki tersebut diharapkan dapat menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan bidang penguasaan masing-masing, dengan salah satu indikator kurangnya angka mengulang sekolah. Hal ini sekiranya perlu dipantau secara langsung khususnya oleh komite sekolah bagaimana dapat memantau terkait dengan angka mengulang sekolah.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agung Tiatong, selaku ketua komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Rabu tanggal 2 November 2011, pukul 18.34 wita) bahwa:
Komite sekolah tetap melakukan pemantauan yang berkala dengan memberikan pertimbangan apabila terdapat siswa yang mengulang sekolah di SMA Negeri 1 Masamba. Persentase menunjukkan bahwa angka mengulang sekolah sangat jarang ditemukan karena kecerdasannya terbilang baik dan mayoritas di atas rata-rata, biasanya siswa-siswi mengulang sekolah dalam hal ini tidak naik kelas atau tidak lulus ujian dikarenakan faktor kenakalan dan kemalasan.

Fenomena tentang angka mengulang sekolah pada dasarnya dikarenakan faktor klasik seperti kenakalan dan kemalasan dari individu siswa yang ada. Hal ini memang kadang ditemukan pada setiap sekolah, akan tetapi bagaimana dapat diminimalisir dengan baik sehingga tidak menjadi kendala berarti di sekolah dalam rangka menciptakan iklim sekolah yang kondusif dengan pembelajaran yang dinamis. Hal ini mutlak untuk diperhatikan secara serius melaui pemantauan secara kontinu khususnya oleh komite sekolah di SMA Negeri 1 Masamba.
Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hj. Nurlaela selaku anggota komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Jum’at tanggal 18 November 2011, pukul 09.33 wita) bahwa:
Terkait dengan angka mengulang sekolah biasanya pengurus komite sekolah senantiasa melakukan pemantauan secara kontinu dan selalu berkoordinasi secara intensif dengan pihak sekolah khususnya kepala sekolah, melihat bagaimana persentase angka mengulang sekolah dan apabila ditemukan maka dicarikan jalan keluar misalnya melaui pengadaan remedial khususnya bagi mereka yang tidak naik kelas.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa setiap sekolah senantiasa berupaya agar sekiranya dapat meminimalisir angka mengulang sekolah dengan cara memassifkan proses pembelajaran terhadap seluruh peserta didik. Apabila hal ini dapat dilakukan dengan maksimal maka dapat meningkatkan kualitas lulusan atau output sesuai dengan yang diharapankan bersama. Output-output yang memiliki kualitas individu yang dapat dibanggakan baik oleh sekolah, orang tua siswa, ataupun oleh daerah. Demi mencapai target output yang diharapkan maka komite sekolah perlu melakukan pemantauan secara kontinu terhadap proses yang berlangsung di sekolah guna melihat relevansinya dengan angka bertahan di sekolah.
Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Agnes Titik Waryanti, selaku bendahara II komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Kamis tanggal 3 November 2011, pukul 10.30 wita) bahwasanya:
Melakukan pendataan terhadap siswa yang mengulang sekolah, komite sekolah harus mengetahui berapa siswa yang mengulang ataupun yang terkena sangsi drop out. Hal ini terjadi dikarenakan siswa tidak mengikuti tata tertib yang berlaku di sekolah di samping karena faktor kemalasan. Pada saat rapat bersama dengan orang tua siswa, komite sekolah menyampaikan informasi kepada orang tua siswa untuk dapat memberikan motivasi lebih lanjut pada anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya kinerja komite sekolah dalam memantau angka mengulang sekolah telah berjalan dengan baik melalui pemantauan dan koordinasi secara berkala mengenai segala proses yang berlangsung khususnya menyangkut sistem pengajaran terhadap peserta didik di sekolah serta relevansinya dengan angka mengulang sekolah dan selanjutnya mecari jalan keluar secara bersama-sama apabila terdapat kendala yang berati. 

d.	Memantau Angka Bertahan di Sekolah
Pada umumnya setiap organisasi sekolah menginginkan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien dengan proses pembelajaran yang dinamis di mana terbangunnya sinergitas antara pendidik dan peserta didik. Pada prinsipnya diharapkan mampu menghasilkan ouput-ouput yang sesuai dengan harapan bersama semua pihak khususnya oleh sekolah dan orang tua siswa. Hal ini dapat dilihat dari indikator kecilnya persentase angka bertahan disekolah dikarenakan tingkat kelulusan cukup maksimal, begitupun dengan persentase kenaikan kelas. Adapun yang bertahan di sekolah dikarenakan faktor tertentu dan ada pula yang memilih alternatif lain. Olehnya itu, perlu pemantauan dari pihak terkait khususnya oleh komite sekolah guna memantau secara konprehensif terkait dengan persentase angka bertahan di sekolah dan mencari solusi terbaik untuk menangani hal tersebut demi tercapainya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada SMA Negeri 1 Masamba.
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agung Tiatong, selaku ketua komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Rabu tanggal 2 November 2011, pukul 18.34 wita) bahwa:
Terkait mengenai angka bertahan di sekolah, komite sekolah senantiasa melakukan pemantuan secara berkala serta memberikan rekomendasi-rekomendasi tertentu pada pihak sekolah apabila terjadi problem yang menyangkut kondisi siswa-siwi di sekolah. Khususnya bagi siswa-siswi yang tidak lulus ujian lebih dominan pindah sekolah dari pada bertahan di sekolah karena faktor gengsi dan dorongan dari orang tuanya sendiri. Bagi komite sekolah yang paling penting bagaimana siswa tersebut mau melanjutkan sekolahnya dari pada menjadi seorang pengangguran.

Bagi seorang siswa yang mengalami hambatan tertentu misalnya tidak lulus pada ujian nasional ataupun mereka yang tidak naik kelas, pada dasarnya dapat memilih alternatif-alternatif diantaranya apakah bertahan di sekolah atau memilih jalur lain misalnya dengan pindah pada sekolah lain. Persoalan ini muncul disebabkan oleh siswa itu sendiri, biasanya karena faktor kemalasan dalam mengikuti sistem pembelajaran di sekolah. Dengan demikian perkembangan siswa-siswi di sekolah perlu dipantau secara berkelanjutan agar dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan yang akan muncul serta mencari jalan keluar untuk dapat menaganinya. Agar pihak sekolah bersama-sama dengan komite sekolah dapat meminimalisir persentase angka bertahan di sekolah ataupun persoalan-persoalan mendasar lainnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Supri Balanca, selaku anggota komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011, pukul 14.06 wita) menyatakan bahwa:
Komite sekolah melaui koordinasi dengan pihak sekolah untuk tetap memantau perkembangan murid-murid di sekolah. Tingkat ketidak lulusan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Masamba terlihat sangat rendah dilihat dari hasil ujian akhir nasional. Adapun bagi siswa yang tidak lulus pada ujian akhir lebih cenderung memilih program paket C yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat melaui dinas pendidikan.

Demi mencapai hasil output sekolah yang diharapkan maka sekolah perlu merancang sistem pembelajaran yang kondusif sehingga siswa-siswi dapat memperoleh transformasi pengetahuan dengan baik, mulai dari aspek intelektualitas, emosional, spritual, moral mapun etika. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengurangi persentase angka bertahan di sekolah dengan tingkat kelulusan dan atau naik kelas yang maksimal. Untuk itu, perlu koordinasi yang intensif oleh seluruh stakeholders yang ada di sekolah khususnya antara kepada sekolah dan komite sekolah agar dapat memantau perkembangan setiap siswa-siswi di sekolah sebagai bahan evaluasi tersendiri terkait dengan angka bertahan sekolah. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H. Duha Saymar selaku bendahara komite SMA Negeri 1 Masamba (wawancara pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011, pukul 16.10 wita) bahwasanya:
Komite sekolah senantiasa melakukan pemantauan terhadap perkembangan siswa di sekolah khususnya bagi mereka yang tidak lulus pada ujian akhir, dan memanggil orang tua siswa dengan memberikan penjelasan dan motivasi terhadap siswa yang bersangkutan. Di SMA Negeri 1 Masamba jarang ditemukan siswa yang bertahan di sekolah dikarenakan adanya program paket C dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya kinerja komite sekolah dalam memantau angka bertahan di sekolah telah berjalan dengan baik melalui pemantauan terhadap perkembangan siswa-siswi di sekolah dengan kecenderungan siswa yang tidak lulus lebih memilih alternatif pindah sekolah dari pada harus bertahan di sekolah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu selanjutnya komite sekolah bersama dengan pihak sekolah senantiasa mengevaluasi hal tersebut demi perbaikan lebih lanjut.
B.	PEMBAHASAN
Pada prinsipnya komite sekolah merupakan mitra sekolah yang dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dan fungsi komite sekolah adalah mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan termasuk di dalamnya mengontrol proses penyelenggaraan pendidikan. Peran komite sekolah sebagai pegontrol dalam peyelenggaraan pendidikan, sebagaiamana yang telah diuraikan di atas bahwa komite sekolah secara konprehensif mengontrol berbagai aspek mulai dari perencanaan pendidikan di sekolah, memantau pelaksanaan program sekolah, dan memantau output pendidikan.
Peran komite sekolah sebagai pengontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba senantiasa berjalan secara sistematis, melakukan pemantauan baik secara langsung maupun melalui koordinasi dengan pihak sekolah khususunya kepada kepala sekolah. Mengontrol berbagai hal terkait dengan agenda-agenda yang dijalankan di sekolah, memantau perencanaan, pelaksanaan program-program sekolah, serta output pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba.
Pengawasan oleh anggota komite sekolah telah dijalankan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya, berupa pemberian masukan dan rekomendasi-rekomendasi tertentu kepada pihak sekolah berdasarkan hasil temuan di lapangan yang telah dievaluasi secara berkala. Rekomendasi yang pada prinsipnya berorientasi pada perbaikan-perbaikan terhadap kendala yang dihadapi di sekolah khususnya dalam pelaksanaan program-program prioritas yang dicanangkan di sekolah. Hasil pemantauan komite sekolah tersebut selanjutnya di sampaikan kepada pihak sekolah khususunya kepala sekolah sebagai bahan laporan untuk dapat ditindak lanjuti demi perbaikan mutu penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba.
Komite sekolah pada prinsipnya sangat dibutuhkan keberadaannya di SMA Negeri 1 Masamba sebagai mitra guna bersama-sama dengan pihak sekolah dalam rangka memajukan pendidikan di sekolah. Lebih khususnya sebagai agen pengontrol (control agency) di sekolah dalam hal ini mengontrol organisasi sekolah secara umum sampai pada hal-hal yang sifatnya lebih teknis dan dilakukan secara kontinu. Dengan demikian pengurus komite SMA Negeri 1 Masamba senantiasa mengontrol segala proses yang berlangsung di sekolah dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala maka komite sekolah kemudian mencari jalan keluar yang dianggap paling tepat.
Dimulai dari proses perencanaan sekolah di SMA Negeri 1 Masamba. Kinerja komite sekolah telah berjalan dengan baik di mana mengontrol keseluruhan proses perencanaan di sekolah. Komite sekolah secara umum mengontrol proses pengambilan keputusan, kualitas kebijakan, proses perencanaan, kualitas perencanaan, serta kualitas program sekolah. Dari hasil pemantauan tersebut, komite sekolah biasanya memberikan usulan atau masukan-masukan apabila tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya pengurus komite SMA Negeri 1 Masamba berkoordinasi dengan pihak sekolah khususnya kepala sekolah apabila dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan dianggap bertentangan dengan visi dan misi sekolah. Di samping itu, komite sekolah senantiasa memberikan rekomendasi program yang sesuai dengan kebutuhan demi efektivitas penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba.
Sedangkan dalam pelaksanaan program sekolah menunjukkan bahwasanya kinerja komite SMA Negeri 1 Masamba sebagai badan pengontrol telah berjalan dengan baik dan sistematis. Melakukan pemantauan secara kontinu terhadap berbagai aspek yakni penjadwalan program sekolah, alokasi anggaran program sekolah, sumber daya pelaksana, serta partisipasi stakeholders pendidikan terhadap pelaksanaan program sekolah. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh anggota komite sekolah pada SMA Negeri 1 Masamba terlihat bahwasanya program-program yang telah dicanangkan di sekolah telah terlaksana dengan maksimal karena didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang produktif, serta didukung oleh partisipasi stakeholders pendidikan yang ada. Hal tersebut telah medorong efektivitas penyelenggaraan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba di mana menjadi salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Luwu Utara.
Selanjutnya kinerja komite SMA Negeri 1 Masamba dalam memantau output pendidikan telah berjalan dengan baik pula, di mana memantau secara kontinu hasil ujian akhir nasional, angka partisipasi sekolah, angka mengulang sekolah, serta angka bertahan di sekolah. Hasil laporan yang disampaikan oleh komite sekolah bahwa penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba telah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari target SMA Negeri 1 Masamba terhadap output pendidikan telah tercapai dengan maksimal yakni dari hasil ujian akhir nasional sudah tercapai sesuai dengan target, partisipasi aktif seluruh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah yang pada akhirnya berefek pada minimnya persentase angka mengulang dan bertahan di sekolah. Walaupun di sisi lain, bagi siswa-siswi yang tidak naik kelas lebih memilih pindah sekolah serta yang tidak lulus dalam UN lebih cenderung mengikuti paket C yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan persentase tergolong minim di SMA Negeri 1 Masamba.        
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja komite sekolah sebagai pengontrol (control agency) dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba Kabupaten Luwu Utara telah berjalan dengan baik dan sistematis, secara kontinu mengontrol perencanaan sekolah, pelaksanaan program sekolah, serta memantau output pendidikan. Akan tetapi masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan terutama bagaimana komite sekolah mengontrol proses pengajaran di sekolah, masalah kesiswaan, dan hal-hal teknis lainnya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja komite sekolah sebagai pengontrol terhadap efektivitas penyelenggaraan pendidikan sudah maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh upaya optimal anggota komite sekolah dalam menjalankan kinerjanya melalui koordinasi dengan pihak sekolah, pihak-pihak terkait, serta orang tua siswa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

     
   
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.	Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1.	Komite sekolah di SMA Negeri 1 Masamba cukup memahami perannya khususnya sebagai pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan senantiasa mengontrol proses perencanaan di sekolah, pelaksanaan program sekolah, serta memantau output pendidikan secara berkesinambungan.
2.	Komite sekolah di SMA Negeri 1 Masamba senantiasa melakukan kontrol dengan sistematis, dalam hal ini melakukan pemantauan secara berkala dan selanjutnya memberikan rekomendasi-rekomendasi tertentu dari hasil pemantauan yang dilakukan demi tercapainya efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
3.	Keberadaan komite sekolah di SMA Negeri 1 Masamba sangat dibutuhkan dalam rangka menjalin mitra dengan pihak sekolah sebagai bentuk keterlibatan stakeholders yang ada di masyarakat dengan mengusung visi sama yakni bagaimana meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
4.	
75

Dalam menjalankan kinerjanya sebagai pengontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, komite sekolah senantiasa melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait khususnya sekolah dan orang tua siswa guna dapat memediasi keduanya apabila dalam pemantauan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa-siswi di sekolah.    
B.	Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:
1.	Kepada komite sekolah agar senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai badan yang mewadahi partisipasi masyarakat terhadap sekolah.
2.	Kepala sekolah agar senantiasa meningkatkan kerjasamanya dengan komite sekolah dalam rangka mencapai efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
3.	Kepada masyarakat agar senantiasa turut membantu komite sekolah baik secara materil maupun secara moril serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan kapasitas masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Agussalim, A. M. 2001. Perspektif Sosiologi dalam Konteks Ilmu Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. 

Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 1991. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
 
Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Panduan Umum
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Jakarta Pusat.

Engkoswara dan Aan Komariah. 2010. Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Hadiyanto. 2004. Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Hartono, Widya. 1992. Kinerja dalam Organisasi. Jakarta: Haji Masagung.

Husain, S. Mochtar. 2007. Pengawasan Pendidikan. Jurusan Adminstrasi Pendidikan FIP-UNM.

Ilyas. 2001. Kinerja, Teori Penilaian dan Penelitian, Cetakan Ke II. Jakarta: Universitas Indonesia.

Irawan, Ade dkk. 2004. Mendagangkan Sekolah; Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.  

Nasution, S. 1999. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pusat Bahasa Depdiknas. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.  

Sagala, Syaiful. 2007. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Sedarmayanti. 2003. SDM dan Produktivitas Kerja. Bandung: Ilham Jaya.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

77

Suparlan. 2010. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010. (www.suparlan.com). Diakses 7 September 2011.

Syafaruddin dan Nasution. 2005. Manajemen Pembelajaran. Jakarta: Quantum Teaching 

Trimo. 2008. Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. (online). (http://re-searchengines.html). Diakses 27 Februari 2010.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI.