Persepsi Dosen PPKn FIS UNM Tentang Eksistensi Dewan Pengawas KPK Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK

Pabane, Irvin Nofrianto (2021) Persepsi Dosen PPKn FIS UNM Tentang Eksistensi Dewan Pengawas KPK Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Universitas Negeri Makassar.

[img] Text
Jurnal Irvin Nofrianto Pabane (1661042023) Dewan Pengawas KPK.pdf

Download (202kB)

Abstract

ABSTRAK IRVIN NOFRIANTO PABANE. 2020. Persepsi Dosen PPKn FIS UNM Tentang Eksistensi Dewan Pengawas KPK Dalam Undang-Undang Nomor 19Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun2002 Tentang KPK. Dibimbing oleh Ayahanda Lukman Ilham dan Herman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)Persepsi Dosen PPKn FISUNM terhadap eksistensi Dewan Pengawas KPK RI dan (2)Pandangan Dosen PPKn FIS UNM terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi pasca disahkannya revisi kedua Undang-Undang KPK. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, sumber data primer yaitu 6 responden dari Dosen PPKn FIS UNM dan 1 orang narasumber dan lembaga negara KPK RI. Data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal, naskah akademik revisi kedua KPK, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1)Persepsi sebagian Dosen PPKn FIS UNM menolak adanya Dewan Pengawas KPK karena dianggap dapat menghambat proses pemberantasan korupsi dan persepsi sebagian Dosen PPKn FIS UNM mendukung adanya Dewan Pengawas KPK dengan pertimbangan agar ada kontrol kekuasaan terhadap KPK, 2)Dosen PPKn FIS UNM berpandangan bahwa perlu dilakukan revisi Undang-Undang KPK yang semakin menguatkan kewenangan KPK, mendukung KPK agar independen dalam menjalankan tugasnya serta mendorong KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi dengan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai instansi sampai ke pelosok daerah. Kata Kunci: KPK, Dewan Pengawas KPK, Pemberantasan Korups

Item Type: Article
Subjects: FAKULTAS ILMU SOSIAL > Pendidikan Kewarganegaraan PPKn
Divisions: FAKULTAS ILMU SOSIAL
Depositing User: UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited: 10 Aug 2021 08:02
Last Modified: 10 Aug 2021 08:02
URI: http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/20935

Actions (login required)

View Item View Item