Studi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Wilayah Pesisir Kecamatan Kota Masohi (Sebagai Upaya Pendidikan Lingkungan Bagi Masyarakat Pesisir)

KARMILA, WA (2015) Studi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Wilayah Pesisir Kecamatan Kota Masohi (Sebagai Upaya Pendidikan Lingkungan Bagi Masyarakat Pesisir). S1 thesis, Universitas Negeri Makassar.

[img] Text
WA KARMILA. 2014..doc

Download (68kB)

ABSTRAK WA KARMILA. Studi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Wilayah Pesisir Kecamatan Kota Masohi (Sebagai Upaya Pendidikan Lingkungan Bagi Masyarakat Pesisir). (Dibimbing oleh Gufran Darma Dirawan dan Nurlita Pertiwi) Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui gambaran kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah; (2) mengetahui gambaran pemahaman masyarakat pesisir mengenai kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan sampah di wilayah pesisir Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah; (3) merancang formulasi strategi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kecamatan Kota Masohi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed methods). Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 60 sampel masyarakat dan 7 orang pakar. Variabel dalam penelitian ini adalah tugas dan wewenang pemerintah daerah, pengawasan pengelolaan sampah, pembiayaan pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, dan peran serta masyarakat. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner, pedoman observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian diolah menggunakan analisis isi (content analytic), statistik deskrikptif, dan analisis AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah belum memiliki sebuah kebijakan pengelolaan sampah dalam bentuk peraturan daerah, namun hanya mengacu pada dua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yakni, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. (2) Pemahaman masyarakat pesisir Kecamatan Kota Masohi mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir Kecamatan Kota Masohi tergolong rendah. (3) Formulasi strategi kebijakan yaitu kebjikan pengelolaan sampah di wilayah pesisir disusun oleh stakeholder yang paling berperan adalah pemerintah Kecamatan Kota Masohi dan yang memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan tersebut adalah Kantor Lingkungan Hidup. Selanjutnya skenario peran serta masyarakat yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah adalah pengurangan volume sampah dan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kota Masohi yakni peningkatan perilaku masyarakat dalam mengurangi volume sampah. Kata kunci : Kebijakan Pemerintah, Pengelolaan Sampah, Wilayah Pesisir ABSTRACT WA KARMILA. 2014. Study Of Local Government Policy In The Area Of Waste Management Coastal Town Of Masohi (As Environmental Education Efforts For Coastal Communities) (supervised by Gufran Darma Dirawan and Nurlita Pertiwi). This study aims to (1) know the description of government policy on waste management in coastal areas of Masohi city district of Central Maluku; (2) reveal the understanding of coastal communities about government policy on waste management in coastal areas of Masohi city district of Central Maluku; (3) designing the strategy formulation of government policy on waste management in coastal areas of Masohi city district of Central Maluku. The study took location at Masohi City and used a mexed research methods. The sample in this study consisted of 60 samples and 7 experts. The variablein this study are the duty and authority of local government, waste management supervision, financing waste management, waste managemen execution, and community participation. The data in this study was collected through questionnaires, observation, and study documentation which is then processed using content analysis, descriptive statistics, and analysis of AHP. The results showed that (1) the local government of Central Maluku has no waste management policy yet in the form of local regulations, but only refers to two policies issued by the central government, Law No. 18 of 008 and Government Regulation No. 81 Year 2012; (2) understanding of the coastal communities of the Masohi City on government policy of waste management in the district is low; (3) formulation of policy strategies are waste management policies in coastal areas prepared by the stakeholders who are most responsible is the Masohi Government and who has the authority in the preparation of the policy is the Department of Environment. Furthermore, community participation scenarios that can be done in the implementation of management is the reduction of waste volume and strategy that can be done by the Government of Masohi to increase community’s behavior in reducing the volume of waste. Keywords : The Government Policy, Waste Management, The Coastal Area

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: FAKULTAS ILMU SOSIAL > Pendidikan Sosiologi
Divisions: FAKULTAS ILMU SOSIAL
Depositing User: UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited: 19 Dec 2016 00:18
Last Modified: 19 Dec 2016 00:18
URI: http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/1770

Actions (login required)

View Item View Item