IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUS RAPID TRANSIT (BRT) MAMMINASATA DI KOTA MAKASSAR

GUNTUR, NUR FADILAH (2019) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUS RAPID TRANSIT (BRT) MAMMINASATA DI KOTA MAKASSAR. S1 thesis, Universitas Negeri Makassar.

Preview

Text 4. Artikel.pdf Download (232kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK NUR FADILAH GUNTUR. Implementasi Kebijakan Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata di Kota Makassar tahun 2018. (Dibimbing oleh Rifdan dan Aslinda). Bus Rapid Transit merupakan salah satu bentuk angkutan umum dengan mengombinasikan halte, kendaraan, dan elemen-elemen sistem transportasi, ke dalam sebuah moda transportasi sistem bus umum yang nyaman, aman, dan murah yang dikeluarkan melaui Penetapan Kawasan Strategis Nasional MAMMINASATA melalui Perpres 55 Tahun 2011 yang meliputi Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar di Sulawesi Selatan, merupakan salah satu titik balik (breaking point) dalam proses pembenahan prasarana dan sarana transportasi. Akan tetapi, pada prosesnya sistem BRT Mamminasata menemukan banyak kendala seperti kerugian oleh Perum Damri Makassar yang dikarenakan sejak beroperasi pada tahun 2014 di ibukota provinsi Sulawesi Selatan tidak mendapatkan subsidi untuk biaya operasional sejumlah bus, serta beberapa halte khusus BRT terlihat sepi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) Bagaimana kondisi lingkungan dalam implementasi kebijakan BRT mamminasata di kota Makassar, (2) Bagaimana hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan BRT mamminasata di kota Makassar. (3) Bagaimana sumberdaya orgnanisasi dalam implementasi kebijakan BRT mamminasata di kota Makassar. (4) Bagaimana karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam implementasi kebijakan BRT mamminasata di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Lingkungan kebijakan dalam implementasi kebijakan BRT Mamminasata telah terimplementasi. Namun, belum berjalan dengan maksimal, karena jalanan yang ada di kota Makassar belum mampu untuk pembuatan jalur (2) Tujuan kebijakan BRT Mamminasata sebagai pemerataan sistem angkutan umum salah satunya mengurangi kemacetan dengan sasaran mengalihkan masyarakat menggunakan angkutan umum masih jauh dalam kata terwujud, sebab standarisasi prosedur BRT Mamminasata yang tidak jelas. (3) Sumberdaya dalam bentuk anggaran untuk program sistem BRT Mamminasata menjadi hambatan dalam pelaksanaan BRT Mamminasata karena pemasukan yang ada belum mampu menutupi biaya operasional bus sebesar Rp. 500.00. (4) Kemampuan agen pelaksana mampu menciptakan komunikasi yang baik serta bertanggung jawab pada tugas masing-masing.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	PASCASARJANA > ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - (S2)
Divisions:	PROGRAM PASCASARJANA
Depositing User:	UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited:	21 Oct 2019 01:41
Last Modified:	21 Oct 2019 01:41
URI:	http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/15237

Actions (login required)

View Item