IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN PASIR DI DESA MUKTISARI KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA

MULIANTI, MERI (2017) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN PASIR DI DESA MUKTISARI KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA. S1 thesis, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

[img] Text
ABSTRAK.docx

Download (15kB)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui,legalitas pertambangan pasir yang ada di desa muktisari, mengetahui pengelolaan pertambangan pasir.dan pengawasan terhadap pertambangan pasir. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan menggunakan teknik pengumpulan data melalui, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Pasir Di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1). pertambangan pasir yang ada di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara ini telah sesuai dengan peraturan pertambangan yaitu undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, dibuktikan dengan adanya surat izin yang dimiliki oleh pemilik tambang, sehingga proses pertambangan dinyatakan legal.(2).pelaksanaan pengelolaan pertambangan pasir yang ada Di Desa Muktisari, dikelola langsung oleh pemilik tambang. Berdasarkan izin yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Izin Terpadu, sebagai konsekuensi pemberian izin dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilik tambang pasir membayar pajak dan iuran kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, adapun kewajiban pemilik tambang kepada pemerintah daerah kabupaten, pemilik tambang juga menyerahkan retribusi.(3). Pengawasan terhadap Pertambangan pasir di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara oleh aparat pemerintah. Khususnya pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin tidak memberikan pengawasan terhadap pertambangan pasir tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melepas begitu saja para penambang pasir dalam melakukan kegiatannya tanpa ada kontrol yang berkesinambungan, sehingga banyak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: FAKULTAS ILMU SOSIAL > Pendidikan Kewarganegaraan PPKn
Divisions: FAKULTAS ILMU SOSIAL
Depositing User: UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited: 04 Feb 2019 00:57
Last Modified: 04 Feb 2019 00:57
URI: http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/12038

Actions (login required)

View Item View Item