PELESTARIAN HUTAN MANGROVE DALAM PERSPEKTIF UU NO 32 TAHUN 2009 DI DESA BULU-BULU KECAMATAN TONRA KABUPATEN BONE

IDRUS, MUHAMMAD KHADAFI (2018) PELESTARIAN HUTAN MANGROVE DALAM PERSPEKTIF UU NO 32 TAHUN 2009 DI DESA BULU-BULU KECAMATAN TONRA KABUPATEN BONE. S1 thesis, universitas negeri makassar.

[img]
Preview
Text
ISI ARTIKEL.pdf

Download (214kB) | Preview

Abstract

Hutan mangrove adalah salah satu bagiandari lingkungan yang berfungs imenjaga keseimbangan ekosistem agar menjalankan fungsinya dengan baik Namun perubahan iklim yang tidak menentu, menipisnya lapisan ozon dan polusi udara membuktikan adanya kerusakan lingkungan khususnya Hutan Mangrove, Sehingga diperlukan Pelestarian hutan mangrove melalui partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam konservasi, Reboisasi dan pengawasan terhadap pelestarian hutan mangrove, faktor-faktor penghambat pelestarian hutan mangrove dan untuk menganalisis danupaya-upaya pelestarian hutan mangrove. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa(1) Bentuk Partisipasi masyarakat yaitu :a)Konservasi (Pemeliharaan) yakni disekitar tambakdan belum mengoptimalkan lahan yang adadipinggir laut; b) Reboisasi (Penanaman Kembali) yakni di tempat pengairan tambak yang berguna menjaga petakan tambak agar tidak rusak; c) Pengawasan hutan mangrove dilakukan hanya berdekatan dengan tambak masing-masing; (2) Faktor-faktor yang menghambat pelestarian hutan mangrove yaitu: a) kesadaran masyrakat yang rendah; b)Hutan mangrove di konversi menjadi tambak tradisional; c) Pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang NO 32 Tahun 2009 yang masih kurang d)kurangnya sosiaslisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone tentang pentingnya menjaga dan melestarikan kehidupan Primer dipantai; (3) upaya-upaya pelestarian hutan mangrove diantaranya a) diperlukan Peran serta masyarakat dalam menjaga hutan mangrove b) pemberian izin untuk mengelola tambak tradisional perlu untuk diperketat; c)Penegakan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi d) Pemberdayaan kelompok masyarakat Pecinta lingkungan Kata Kunci: Pelestarian dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: PASCASARJANA > PENDIDIKAN ILMU SOSIAL - (S2)
Divisions: PROGRAM PASCASARJANA
Depositing User: UPT PERPUSTAKAAN UNM
Date Deposited: 05 Oct 2018 06:27
Last Modified: 05 Oct 2018 06:27
URI: http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/11068

Actions (login required)

View Item View Item